GP Ansor Sragen Resmi Dilantik, Desak Pemkab Segera Sahkan Perbup Pesantren

SRAGEN, iNewsSragen.id — Pengurus Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Sragen masa khidmat 2025–2029 resmi dilantik. Kepengurusan baru langsung mendorong percepatan penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) tentang fasilitasi pesantren sekaligus memperkuat kemandirian organisasi.

Ketua PC GP Ansor Sragen, Robby Isnan Abdillah, menegaskan GP Ansor sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama (NU) harus menjadi pelopor dalam berbagai bidang, baik keagamaan, sosial, maupun pemberdayaan masyarakat.

Dalam pidato perdananya, Robby menyampaikan bahwa salah satu fokus utama kepengurusan baru adalah melanjutkan perjuangan organisasi dalam mengawal keberpihakan pemerintah terhadap pondok pesantren.

Menurutnya, GP Ansor Sragen telah mengawal isu tersebut sejak 2021 hingga 2026. Karena itu, ia berharap Perbup tentang fasilitasi pesantren yang menjadi turunan dari Peraturan Daerah (Perda) dapat segera diterbitkan.

"Dari 2021 hingga 2026 kami terus mengawal isu pondok pesantren. Kami berharap setelah pelantikan ini Perbup tentang fasilitasi pesantren dapat segera disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai bentuk keberpihakan terhadap pesantren," ujar Robby, Minggu (12/7/2026) sore.

Ia menilai regulasi tersebut penting untuk memberikan kepastian hubungan antara pemerintah daerah dan pondok pesantren dalam pelaksanaan berbagai program pembinaan serta pemberdayaan.

Hadir dalam pelantikan tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyampaikan ucapan selamat kepada kepengurusan baru GP Ansor. Ia berharap para pengurus dapat menjalankan amanah organisasi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Sigit, Pemerintah Kabupaten Sragen saat ini tengah mendorong berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui konsep Masjid Berdaya yang diarahkan memiliki aktivitas ekonomi mandiri.

Karena itu, ia mengajak GP Ansor turut membangun kemandirian ekonomi organisasi melalui pengembangan unit usaha.

"GP Ansor harus memiliki kemandirian ekonomi dan amal usaha sendiri. Banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat organisasi sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat," kata Sigit.

Ia juga membuka peluang kolaborasi GP Ansor dengan berbagai pihak dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun kerja sama lintas sektor.

Terkait usulan Perbup fasilitasi pesantren, Sigit mengatakan proses pembahasannya masih menunggu tindak lanjut dari perangkat daerah terkait.

"Untuk Perbup tersebut, sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang disampaikan kepada saya dari tim," ujarnya.

Sementara itu, tokoh senior GP Ansor Sragen, Fathurrohman, menjelaskan bahwa Perda tentang fasilitasi pesantren telah tersedia, namun implementasinya masih menunggu regulasi turunan berupa Peraturan Bupati.

Menurutnya, keberadaan Perbup diperlukan sebagai pedoman teknis pelaksanaan Perda, termasuk mengatur pola hubungan pemerintah daerah dengan pondok pesantren serta mekanisme dukungan terhadap lembaga pendidikan berbasis pesantren.

Ia berharap regulasi tersebut segera diterbitkan agar berbagai program pemberdayaan pesantren dapat berjalan lebih optimal.

Pelantikan kepengurusan baru GP Ansor Sragen ini menjadi awal konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat komitmen dalam pengembangan pesantren, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kemandirian ekonomi organisasi.

Editor : Joko Piroso