Kabar OTT KPK di Klaten, Bupati Hamenang Wajar Ismoyo Disebut Ikut Dibawa

KLATEN, iNewsSragen.id – Kabar operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mencuat pada Kamis (15/10/2026). Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo disebut-sebut menjadi salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

Informasi yang beredar menyebutkan, operasi berlangsung di rumah dinas bupati sekitar pukul 07.00 WIB. Sejumlah pihak lain, termasuk ajudan pribadi berinisial BR dan beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, juga dikabarkan turut diamankan.

Baca Juga

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK, Ahmad Luthfi Minta Tunggu Kepastian

Pejabat yang disebut dalam informasi tersebut berasal dari Dinas Kesehatan, DPKAD, dan Inspektorat Kabupaten Klaten. Namun, identitas serta status hukum mereka belum dapat dipastikan berdasarkan keterangan resmi yang tersedia.

KPK Belum Beri Keterangan Resmi

Berdasarkan informasi yang beredar, setelah kegiatan di rumah dinas bupati, sejumlah pihak beserta barang yang disebut sebagai barang bukti dibawa ke Polresta Klaten.

Baca Juga

Pernah Terganjal Calon Tunggal, Harjanto Kritik Pemerintahan Era Etik: Saya Alami Diskriminasi

Meski demikian, belum ada penjelasan resmi dari KPK mengenai perkara yang mendasari operasi tersebut, pihak-pihak yang diamankan, maupun barang bukti yang disita.

Sejumlah media nasional juga memberitakan kabar dugaan OTT tersebut pada Kamis. Namun, dalam laporan yang diterbitkan, konfirmasi resmi KPK terkait operasi di Klaten belum diperoleh.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga menyatakan masih menunggu kepastian dan penjelasan resmi dari KPK sebelum menentukan langkah lebih lanjut terkait kabar yang menyeret nama Bupati Klaten tersebut.

Baca Juga

LAPAAN RI Soroti OTT KPK Bupati Sukoharjo, Sebut Buruknya Kualitas Pemimpin Jadi Akar Korupsi

Hingga berita ini disusun, belum diketahui secara pasti dugaan tindak pidana yang menjadi dasar operasi, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Konfirmasi dari KPK diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi mengenai OTT, pihak yang diamankan, serta perkembangan proses penanganannya.

Redaksi akan memperbarui informasi setelah memperoleh keterangan resmi dari KPK maupun pihak terkait.

Baca Juga

KPK Lakukan OTT di Pekalongan, Bupati Fadia Arafiq Diamankan untuk Pemeriksaan

Karena itu, kabar mengenai dugaan OTT dan pihak-pihak yang disebut dalam informasi awal perlu ditempatkan sebagai informasi yang masih menunggu konfirmasi resmi. Belum ada dasar untuk menyimpulkan kesalahan pidana pihak mana pun sebelum proses hukum memberikan kepastian.

Editor: Joko Piroso