Haedar Nashir Ingatkan Pemerintah, Kebijakan Harus Menyentuh Kebutuhan Rakyat

SLEMAN, iNewsSragen.id – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mendorong pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional. Ia menilai pendidikan dan ekonomi perlu menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kebutuhan publik.

Hal itu disampaikan Haedar saat diwawancarai wartawan di sela peletakan batu pertama pembangunan gedung SMP Muhammadiyah Sapen Universal School (MSUS) di Jalan Titi Bumi, Banyuraden, Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (21/10/2026).

Dugaan Tindakan Represif Aparat di Sukoharjo, Pagar Nusa Siap Tempuh Jalur Hukum

Haedar menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki kapasitas politik dan kelembagaan untuk menjalankan agenda pembangunan. Namun, kapasitas tersebut perlu diwujudkan melalui kebijakan yang menjawab persoalan masyarakat dan memberikan manfaat nyata.

Menurutnya, agenda Asta Cita perlu diterjemahkan menjadi program strategis dan berkelanjutan. Pemerintah juga perlu menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan ekonomi.

“Bersamaan dengan itu, bangunlah prioritas-prioritas yang paling dibutuhkan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama di bidang pendidikan dan ekonomi,” ujar Haedar.

Sikapi Jemaah Aolia di Gunungkidul Salat Idulfitri Duluan, Haedar Nashir: Mesti Diajak Dialog

Ia meyakini pemerintah memiliki sumber daya kelembagaan dan tenaga ahli untuk menangani tantangan ekonomi nasional, termasuk inflasi, perkembangan pasar modal, dan pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, penyelenggaraan pemerintahan perlu terus berkembang secara dinamis dengan melibatkan potensi berbagai elemen bangsa.

“Saya yakin ke depan tentu harus lebih dinamis, lebih progresif, dan mampu memobilisasi potensi kekuatan bangsa agar beban pemerintah tidak terlalu berat,” katanya.

Haedar juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang terbuka dan konstruktif. Menurutnya, hubungan pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat sebaiknya berorientasi pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan politik kelompok.

Dihadiri Ganjar Pranowo, Ketum PP Muhammadiyah Kukuhkan PWM dan PWA Jateng Periode 2022-2027

“Caranya, tentu dengan selalu membangun komunikasi publik yang baik. Lalu, bangun relasi dengan kekuatan masyarakat yang lebih berorientasi pada kepentingan kebangsaan, bukan kepentingan politik,” tuturnya.

Ia memandang aspirasi dan kritik masyarakat sebagai masukan untuk mengevaluasi kebijakan dan memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan.

“Jadikan masukan dan kritik sebagai energi untuk memperbaiki berbagai kekurangan selama dua tahun terakhir,” kata Haedar.

Hadiri Muktamar Pemikiran Ahmad Syafii Maarif di UMS, Haedar Nashir Sentil Pilpres 2024

Menurutnya, kolaborasi yang dibangun melalui komunikasi sehat dapat membantu pemerintah mengoptimalkan potensi masyarakat sekaligus memperkuat pelaksanaan program pembangunan.

Selain persoalan pembangunan dalam negeri, Haedar menyoroti dinamika geopolitik global yang diwarnai persaingan kepentingan negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Tiongkok, dan Rusia.

Ia menilai Indonesia perlu menjaga kemandirian dengan memperkuat fondasi nasional. Institusi politik, ekonomi, budaya, dan keagamaan, menurutnya, memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan bangsa menghadapi ketidakpastian global.

“Kalau kondisi di dalam negeri kuat, Indonesia tidak akan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar,” ujarnya.

Haedar mendorong penguatan berbagai institusi nasional agar Indonesia memiliki daya tahan dalam menghadapi perubahan dan tekanan eksternal.

“Indonesia harus memperkuat institusi-institusi politik, ekonomi, budaya, dan keagamaan yang dapat menjadi pilar kekuatan bangsa dalam menghadapi konstelasi politik global yang selalu tidak pasti,” katanya.

Ia berharap kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, komunikasi publik yang konstruktif, dan kolaborasi lintas elemen dapat mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Editor: Joko Piroso