Angka Kemiskinan Sragen Turun, 2.165 Bantuan Bedah Rumah Didorong Percepat Kesejahteraan

SRAGEN, iNewsSragen.id – Kabupaten Sragen mendapat tambahan 2.165 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Pemerintah Kabupaten Sragen memperkirakan backlog RTLH tersisa sekitar 6.000 unit pada 2027, dari sekitar 21.000 rumah warga kategori desil 1 hingga desil 4 yang masih perlu ditangani.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV, Sriyanto Saputro, di Gedung Garuda, Desa Tanon, Kecamatan Tanon, Sragen, Rabu (28/10/2026).

Baca Juga

Tiga Kali Pimpin Demokrat Sragen, Budiono Rahmadi Fokus Kaderisasi dan Regenerasi

Program BSPS diharapkan membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah secara swadaya, sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas permukiman dan kesejahteraan warga.

Dalam sambutannya, Sriyanto menegaskan dukungannya terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Sragen melalui program perbaikan rumah. Ia menyatakan dukungan kepada pemerintah daerah tidak didasarkan pada kesamaan latar belakang politik.

“Ini bukti bahwa kita bersinergi dan berkolaborasi. Saya tidak melihat bupatinya dari partai apa, tetapi saya hadir selaku wakil panjenengan (rakyat Sragen). Kita pikirkan bersama, saya akan mem-backup Bupati Sragen agar ke depan Sragen benar-benar bebas RTLH,” ujar Sriyanto di hadapan penerima manfaat dan pejabat Pemkab Sragen.

Baca Juga

7.425 KPM Sragen Terindikasi Judol, Bansos Macet hingga Hampir Setahun

Ia juga menyoroti peningkatan kuota program bedah rumah secara nasional. Menurut Sriyanto, pemerintah menaikkan alokasi bantuan dari sekitar 45.000 unit pada periode sebelumnya menjadi 400.000 unit per tahun, dengan target yang lebih besar ke depan.

Sriyanto menegaskan penyaluran BSPS harus dilakukan secara transparan. Dana bantuan, kata dia, ditransfer langsung melalui perbankan ke rekening masing-masing penerima.

“Di era saya ini tidak boleh ada pemotongan. Bedah rumah itu untuk warga kita yang kurang beruntung. Selain itu, kami di Komisi V juga mendorong agar syarat-syarat administrasi semakin disederhanakan supaya tidak justru membebani masyarakat,” katanya.

Baca Juga

Sragen Masuk TOP 10 Penerima Penghargaan IDSD Jawa Tengah 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sragen, Aris Wahyudi, mengapresiasi dukungan tambahan bantuan tersebut. Ia menyebut Pemkab Sragen telah menangani sekitar 2.600 unit rumah dan mencatat tujuh desa bebas RTLH berdasarkan program yang dijalankan.

Dengan tambahan 2.165 unit BSPS pada 2026, pihaknya berharap penanganan rumah tidak layak huni dapat berlangsung lebih cepat.

“Data kami menunjukkan pada desil 1 sampai desil 4 ada sekitar 21.000 rumah yang harus diselesaikan. Tahun 2027 estimasi backlog kita tinggal sekitar 6.000 RTLH. Hadirnya bantuan 2.100 lebih unit BSPS dari Pak Sriyanto ini sangat membantu percepatan program,” kata Aris.

Baca Juga

Sragen Uji Skema Mini Kompetisi untuk Pengadaan Seragam Gratis, Nilai Proyek Capai Rp4,16 Miliar

Ia menjelaskan, penanganan RTLH menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kondisi hunian yang lebih layak diharapkan turut mendukung kesehatan, keamanan, dan produktivitas keluarga penerima manfaat.

Aris juga menyebut angka kemiskinan Sragen turun dari 11,2 persen menjadi 10,6 persen pada 2026. Meski demikian, ia menilai pengentasan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah, meskipun Sragen memiliki sektor pertanian yang kuat.

“Sragen ini produksi pangannya luar biasa, nomor tiga teratas di Jawa Tengah. Namun yang menjadi keprihatinan kita, tingkat kemiskinan masih berada di tiga besar dari bawah. Oleh karena itu, lewat sinergi program BSPS ini, kami berharap kesejahteraan masyarakat terangkat dan keluarga pra-sejahtera bisa melangkah menjadi sejahtera,” ujarnya.

Baca Juga

Bupati Sigit Resmikan Balai Rakyat Hasil Donasi Warga Sragen bagi Korban Banjir Aceh Tamiang

Pemkab Sragen berharap dukungan BSPS dan kolaborasi lintas pihak dapat mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Capaian penanganan RTLH dan penurunan kemiskinan selanjutnya perlu dipantau melalui data serta evaluasi program secara berkala.

Editor: Joko Piroso