Kapolres Sukoharjo: Tim Mabes Polri Dalami SOP Penggeledahan Ponpes HQ

SUKOHARJO,iNewsSragen.id – Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena menyebut tim pengawas internal Mabes Polri telah turun untuk memeriksa SOP penggeledahan Ponpes Putri HQ di Mojolaban.

Tim tersebut telah berada di Polres Sukoharjo untuk mendalami dan memverifikasi penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam penggeledahan Ponpes Putri Hamalatul Quran (HQ), Mojolaban, pada 27 Oktober 2026.

Baca Juga

Respons Laporan 110 Maksimal 10 Menit, Ini Instruksi Tegas Kapolres Sukoharjo

Andika mengatakan pemeriksaan internal itu menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan tugas kepolisian. Dia juga meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa memastikan kebenarannya.

"Kami mengimbau masyarakat lebih cermat menyaring informasi. Pastikan kebenarannya sebelum mempercayai atau menyebarkannya," ujarnya usai pengajian Baitul Hikmah di Pendopo Graha Satya Praja bersama Forkopimda, Minggu (1/11/2026) malam.

Andika turut menyampaikan permohonan maaf apabila pelaksanaan penggeledahan menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat. Namun, dia menegaskan tindakan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk mengungkap tindak pidana.

Baca Juga

Reog Ponorogo Sambut AKBP Andika, Kapolres Sukoharjo Baru Resmi Bertugas

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo mengajak masyarakat tidak terprovokasi narasi di media sosial yang berpotensi memicu konflik sosial maupun keagamaan.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo menegaskan, polemik penggeledahan harus disikapi secara bijak. Masyarakat diminta memahami persoalan secara utuh dan tidak menariknya menjadi konflik antarumat beragama.

"Kami mengajak masyarakat percaya penuh bahwa proses hukum berjalan. Peristiwa ini tidak berdiri sendiri, ada beberapa peristiwa sebelumnya," kata Sapto.

Baca Juga

Apel Tracing TB Paru di Kartasura, Kapolres Sukoharjo Minta Bhabinkamtibmas Pakai Masker

Sapto mengatakan Pemkab telah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam.

Organisasi yang dilibatkan meliputi PCNU, Muhammadiyah, MTA, dan LDII. Koordinasi tersebut dilakukan untuk membangun komunikasi, menyerap pandangan berbagai pihak, sekaligus mencari solusi agar situasi kembali kondusif.

"Kami bersama seluruh pemangku kepentingan berusaha mencari solusi agar situasi ini bisa kembali baik. Pemerintah daerah menjalankan fungsi koordinasi," ujarnya.

Baca Juga

SPKT Terbaik, Polsek Kartasura Terima Penghargaan dari Kapolres Sukoharjo

Pemkab juga akan mendorong UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memberikan pendampingan sesuai kebutuhan. Sapto meminta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan turut mengedukasi warga agar tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.

Sementara itu, Ketua FKUB Sukoharjo KH Zainul Abbas menegaskan polemik tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai konflik antaragama. Dia mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga toleransi dan kerukunan yang selama ini terbangun.

Abbas berharap perbedaan pandangan tidak merusak persaudaraan. Seluruh elemen masyarakat diminta bersama-sama menjaga Sukoharjo tetap aman, tenteram, dan damai.

Editor: Joko Piroso