Sugiyamto menambahkan, pemanggilan untuk sementara hanya untuk guru dan pihak sekolah dan belum ada rencana pemanggilan terhadap siswi atau orang tuanya. "Kami ingin tahu dari pihak guru dan sekolah. Yang terpenting bagaimana kasus serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD, Mualim Sugiyono menambahkan, pihaknya sangat menyayangkan terjadinya aksi perundungan siswa tersebut. Apalagi ini terjadi di sekolah negeri yang mestinya bebas tidak ada kewajiban memakai hijab/tidak. "Pemahaman agama seseorang itu bebas, apalagi negara kita menganut Pancasila. Jadi guru atau pihak sekolah tidak berhak mengatur atau memaksa," katanya.
Mualim berharap kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Pihak Pemkab Sragen diminta untuk mengumpulkan seluruh guru tenaga pengajar terkait pentingnya toleransi dan tidak pemaksaan kehendak. "Saya ingin dengar langsung alasan guru sampai berani bilang seperti itu siswanya. Makanya kami akan panggil langsung besok," tambahnya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sragen. Foto: iNews/Joko Piroso
Masalah ini terangkat ke publik usai orang tua siswi S yakni Agung Purnomo mengadu ke polisi atas dugaan perundungan terhadap putrinya. Agung mengatakan putrinya dimarahi guru matematika di depan kelas karena tak memakai jilbab, pungkasnya.
Guru bernama Suwarno tersebut akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Dia mengatakan tak berniat untuk memaksa. "Saya sampaikan secara umum di kelas supaya anak yang lain tahu. Memakai jilbab bukan karena pakaian budaya atau patut-patutan. Tapi memakai jilbab itu karena perintah Allah. Jadi memakai jilbab itu perintah Allah, bukan karena perintah gurunya, saya ingin anak-anak memakai jilbab dengan kesadaran diri, dengan ikhlas, tidak dipaksa dan tidak ditekan," kata Suwarno ditemui di SMAN 1 Sumberlawang, beberapa waktu lalu.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
