Dia menilai, hal itu karena adanya persamaan kepentingan antara pihak yang menggerakkan dengan perangkat desa. Kepala desa memiliki kepentingannya 9 tahun dalam satu periode dan pihak menggerakkan untuk kemenangan Pemilu.
"Kepentingan Kepala Desa membutuhkan 9 tahun. Setelah dapat 9 tahun nanti ada pekerjaan lain harus ada deal-deal politik," ungkapnya.
Saat ini kata dia, Kepala Desa sudah melenceng dan tidak murni pengabdian. Kepala Desa menggunakan jabatan untuk mencari cari keuntungan.
"Ini kalau gak dibatasi masa jabatannya makin ga jelas lagi arah kepala desa ini. Jadi politisi semua itu nanti. Kepala desa sekarang gak murni pengabdian sudah banyak agenda politik," pungkasnya.
Editor : Joko Piroso
