SRAGEN, iNewsSragen.id – Isu tak sedap mencuat dari salah satu desa di Kabupaten Sragen. Masyarakat digemparkan oleh dugaan praktik pungutan liar berkedok “DP 10 persen” yang konon harus dibayarkan warga agar dana bantuan aspirasi DPRD bisa cair.
Dugaan tersebut pertama kali mencuat di Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang. Ironisnya, praktik ini terkesan dianggap hal lumrah, dibiarkan tumbuh sebagai kebiasaan yang seolah-olah wajar dan penuh kemakluman. Padahal, jika dibiarkan, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
Sorotan tajam datang dari pegiat hukum, sosial, pembangunan, dan lingkungan, Nico Wauran, yang menilai praktik tersebut sebagai pelanggaran hukum serius yang berpotensi masuk ranah pidana.
Yang lebih mengejutkan, permintaan setoran itu tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bahkan, dalam sebuah forum arisan warga yang digelar di salah satu RT pada Maret 2025 lalu, permintaan “jatah” 10 persen itu dibahas secara terbuka, seolah-olah menjadi syarat resmi pencairan bantuan.
“Hal seperti ini sangat meresahkan. Pertanyaannya, atas dasar apa potongan itu diminta? Jika tidak ada dasar hukum yang jelas, apalagi tidak disetorkan ke kas negara, maka itu tergolong pungutan liar,” tegas Nico. Minggu (1/6/2025).
Menurutnya, jika potongan dilakukan tanpa aturan yang sah misalnya bukan pajak resmi dan tidak tercatat dalam dokumen negara maka praktik tersebut adalah bentuk pemerasan dan harus ditindak tegas.
“Dana aspirasi itu bukan milik perangkat desa, bukan pula milik siapa pun selain masyarakat. Itu hak warga yang diberikan melalui mekanisme negara. Tidak ada istilah DP, fee, atau jatah. Kalau ada yang meminta, itu bukan prosedur. Itu pemerasan,” lanjutnya.
Nico juga menekankan pentingnya edukasi publik agar masyarakat tidak gampang percaya pada oknum-oknum yang mengatasnamakan birokrasi.
“Warga harus tahu, dana aspirasi adalah hak mutlak masyarakat. Jangan mau dibodohi dengan alasan seperti ‘kalau tidak setor, nanti dananya tidak cair’ atau ‘dana dialihkan ke RT lain’. Itu cuma akal-akalan oknum,” katanya.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
