Fenomena ini pun mendapat perhatian dari kalangan aktivis. Nico Wauran, S.H., Advokat sekaligus pendamping hukum rakyat Sragen, menilai pemerintah diharapkan segera merespon keresahan warga.
“Masalah ini sudah berlangsung selama dua tahun, tapi belum ada langkah konkret dari pihak berwenang. Pemerintah, mulai dari tingkat desa, kabupaten, hingga provinsi, seharusnya turun tangan. Ini menyangkut kehidupan para nelayan,” tegas Nico.
Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas instansi, mulai dari Dinas Perikanan, BBWS Pemali-Juana, hingga DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mencari solusi jangka panjang. Entah dengan pengendalian populasi, edukasi, atau pemanfaatan alternatif terhadap ikan sapu-sapu.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait