Lebih jauh, Kusumo menilai pembentukan Provinsi Surakarta akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan skala yang lebih kecil, pemerintah daerah baru dapat lebih fokus pada program pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan.
“Sekarang, kebutuhan pendidikan dan kesehatan itu menumpuk semua di provinsi. Ketika dibagi, maka pengelolaan bisa lebih fokus dan menyentuh langsung ke masyarakat. Tingkat kemiskinan pun saya yakin bisa ditekan,” tegasnya.
Menyinggung tentang sistem pemilihan kepala daerah, Kusumo menyebut hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Pemilihan gubernur tetap mengikuti mekanisme demokrasi seperti provinsi lainnya.
“Nanti, partai-partai akan mengusung kader terbaiknya. Justru karena mereka para calon kepala daerah berasal dari daerah sekitar, mereka lebih tahu skala prioritas persoalan yang mesti diselesaikan. Mereka lebih paham, dan lebih cepat bertindak sesuai kebutuhan wilayah,” tutupnya.
Usulan pemekaran Provinsi Jateng sebelumnya pernah beberapa kali disuarakan yaitu berupa pembentukan Daerah Istimewa Surakarta (DIS), namun hingga saat ini tidak lagi terdengar gaungnya. Wacana ini kembali menguat seiring aspirasi dari sejumlah tokoh dan elemen masyarakat yang menginginkan pelayanan lebih merata dan efektif.
Merujuk peraturan dan ketentuan yang ada, proses pemekaran suatu daerah dapat dilakukan setelah daerah tersebut memenuhi dua persyaratan: Persyaratan Dasar dan Persyaratan Administratif.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
