SUKOHARJO,iNewsSragen.id – Meski telah diresmikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (21/7/2025) lalu, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Sukoharjo ternyata masih sebatas nama. Hingga kini, belum satu pun dari 167 koperasi yang terbentuk mulai beroperasi, termasuk 17 koperasi di Kecamatan Polokarto.
Kondisi ini dikonfirmasi oleh Camat Polokarto, Hery Mulyadi. Ia menyebut seluruh desa di wilayahnya memang sudah mengantongi Surat Keputusan (SK) pengesahan dan akta notaris sebagai badan hukum, namun belum bisa menjalankan aktivitas koperasi secara riil.
“Yang ada baru legalitas. Untuk operasional masih menunggu instruksi dan arahan dari pemerintah pusat. Mungkin bisa dikonfirmasi juga ke dinas terkait di kabupaten,” jelas Hery, Jum'at (25/7/2025).
Senada, Kepala Desa Pranan, Polokarto, Jigong Sarjanto, juga mengakui hal tersebut. Ia menyebut kendala utama saat ini adalah belum turunnya regulasi teknis dan permodalan dari pemerintah pusat.
"Semua memang belum beroperasi karena kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pusat. Menunggu permodalannya nanti bagaimana. Kami baru sampai pada membentuk badan hukumnya," jelasnya.
Meski demikian, Jigong menuturkan bahwa desanya telah menyiapkan rencana unit usaha koperasi. Mulai dari simpan pinjam, gerai sembako, hingga kios pupuk, yang nantinya diharapkan bisa memenuhi kebutuhan warga desa yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan pedagang.
"Janjinya, koperasi merah putih itu menjadi agen barang-barang bersubsidi seperti pupuk sama gas elpiji untuk masuk ke desa, makanya itu kami tunggu regulasinya seperti apa?," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Diskopumdag) Kabupaten Sukoharjo, Iwan Setiyono, membenarkan bahwa hingga kini belum ada satu pun KDMP di Sukoharjo yang beroperasi aktif menjalankan usaha.
“Belum (ada yang operasional) mas. Masih dalam bentuk bintek (bimbingan teknis) dan pelatihan,” ujar Iwan lewat pesan singkat WhatsApp.
Peluncuran KDMP sempat mendapat perhatian publik karena digadang-gadang menjadi ujung tombak pemberdayaan ekonomi desa dan pemerataan distribusi barang kebutuhan pokok. Namun tanpa kejelasan regulasi dan permodalan, impian itu belum bisa diwujudkan dalam waktu dekat.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
