BREBES, iNewsSragen.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes bergerak cepat menanggapi insiden ambruknya teras Gedung Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) yang berada di kompleks Kantor Bupati Brebes. Peristiwa yang terjadi pada Minggu (21/9/2025) siang itu mengakibatkan tiga pekerja tertimpa material bangunan, dua di antaranya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Brebes, Sutaryono, memastikan pihaknya menurunkan tim khusus untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap penyebab runtuhnya bagian bangunan tersebut.
“Penyelidikan ini penting untuk memastikan apakah kejadian ini disebabkan faktor teknis, kelalaian, atau ada aspek lain yang perlu dipertanggungjawabkan,” kata Sutaryono di Brebes, Senin (22/9/2025).
Kronologi Kejadian
Informasi yang dihimpun menyebutkan, ambruknya teras terjadi saat tiga pekerja sedang melakukan perbaikan konstruksi di area drop off gedung. Tiba-tiba bagian atap runtuh dan menimpa para pekerja yang berada di bawahnya.
Tim BPBD Brebes dan pemadam kebakaran yang segera datang ke lokasi berhasil mengevakuasi korban dari tumpukan material. Salah seorang pekerja mengalami luka pada bagian tangan, sedangkan dua lainnya mengalami luka cukup serius sehingga harus mendapat perawatan di RSUD Brebes.
Seorang pekerja bernama Zamroni sempat mengaku mendengar suara keras sesaat sebelum bagian atap teras runtuh. “Ya, tadi ada suara bletak gitu. Tidak tahunya atap teras ambruk,” ungkapnya.
Bangunan Bernilai Rp110 Miliar
Peristiwa ini menimbulkan tanda tanya besar dari publik lantaran Gedung KPT Brebes terbilang masih baru. Gedung tersebut dibangun pada 2021–2022 dengan anggaran sekitar Rp110 miliar dan diresmikan pada 31 Agustus 2022 oleh Bupati Brebes saat itu, Idza Priyanti.
Namun, baru tiga tahun sejak digunakan, bagian teras berukuran sekitar 15 x 8 meter yang biasa dipakai sebagai drop off tamu justru ambruk. Kondisi ini menimbulkan sorotan mengenai kualitas konstruksi dan pengawasan pembangunan proyek bernilai besar tersebut.
Pemkab Brebes menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung pemerintah daerah. Hal ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pekerja yang menjadi korban saat menjalankan tugas perbaikan gedung.
“Korban semua sudah mendapatkan penanganan medis. Biaya pengobatan ditanggung penuh oleh pemerintah daerah,” tegas Sutaryono.
Sutaryono memastikan hasil investigasi tim Dinas PU nantinya akan dijadikan dasar untuk menentukan langkah perbaikan maupun evaluasi teknis. Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak asuransi bangunan agar proses perbaikan segera dilakukan.
“Kami mohon maaf atas kejadian ini. Gedung sudah diasuransikan, sehingga tim asuransi juga akan segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan,” tambahnya.
Masyarakat berharap agar hasil penyelidikan bisa dibuka secara transparan, sehingga tidak menimbulkan spekulasi negatif. Publik menilai penting adanya audit menyeluruh terhadap kualitas pembangunan gedung pemerintahan agar insiden serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
