Desakan tampak jelas dalam rapat dengan DPRD Sragen. Kepala Desa Sambi, Sambirejo, Kresna Widya Permana, salah satu pemdes yang belum menerima pencairan, berharap Pemkab Sragen segera mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan penggunaan DD non-earmark menjadi earmark agar pembayaran honor dan kebutuhan operasional desa tidak terhenti.
"Kami sangat berharap ada diskresi sehingga desa memiliki dasar hukum yang jelas ketika melakukan pergeseran anggaran," tegas Kresna.
Ia menambahkan, saat ini kendala terbesar di lapangan adalah belum cairnya anggaran untuk membayar tenaga desa yang bersifat mendesak dan rutin setiap bulan. Kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan dampak social maupun administratif bila terus berlarut.
Meskipun mendesak percepatan kebijakan, para kepala desa juga menegaskan perlunya kehati-hatian agar keputusan diskresi tidak memunculkan persoalan hukum baru. Untuk itu, konsolidasi dengan Inspektorat Daerah dan bupati menjadi tahap penting sebelum keputusan final diterbitkan.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
