SRAGEN, iNewsSragen.id - Pelayanan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) yang beroperasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Sragen menuai kritik keras. Anggota DPRD Kabupaten Sragen, Tono, menilai pelayanan dari instansi pusat tersebut berjalan tidak profesional dan merugikan masyarakat, khususnya Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).
Tono mengungkapkan, berdasarkan hasil pantauannya sebanyak tiga kali, ditemukan sejumlah pelanggaran disiplin jam kerja yang dilakukan oleh oknum petugas BP3MI di MPP Sragen. Temuan tersebut dinilai menunjukkan lemahnya pengawasan serta minimnya koordinasi dengan pengelola MPP.
Pada pantauan pertama yang dilakukan sekitar November, layanan BP3MI diketahui tutup di jam kerja. Saat itu, petugas beralasan sedang keluar untuk makan dan menjemput anak sekolah. Kondisi tersebut membuat masyarakat yang datang untuk mengurus administrasi CPMI terpaksa pulang tanpa dilayani.
Temuan kedua terjadi pada 5 Desember, ketika layanan kembali tidak beroperasi lantaran petugas mengambil cuti tanpa koordinasi yang jelas dengan pihak pengelola MPP Sragen. Akibatnya, pelayanan publik kembali lumpuh.
Sementara itu, pada Jumat (19/12), petugas BP3MI membatasi pelayanan hanya untuk 12 orang dan menutup loket lebih awal pada pukul 14.00 WIB, dengan alasan adanya kegiatan luar. Padahal, jam operasional resmi MPP Sragen seharusnya berlangsung hingga pukul 16.00 WIB.
Ketua Partai NasDem Sragen ini mengaku sempat menemui oknum petugas untuk meminta klarifikasi. Namun, respons yang diterima justru dinilai arogan. Petugas bahkan menyarankan agar layanan BP3MI di Sragen ditutup saja apabila masyarakat tidak berkenan dengan pola kerja mereka.
“Ketika saya ingatkan, justru seolah menantang agar pelayanan di MPP Sragen ditutup saja. Sikap ini sangat arogan, padahal mereka digaji dari uang rakyat,” ujar Tono dengan nada kesal.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
