SRAGEN, iNewsSragen.id – Masa depan eks gedung Pemerintah Kabupaten Sragen di jantung Kota Bumi Sukowati memicu perdebatan antara legislatif dan eksekutif. Rencana pemanfaatan kawasan tersebut menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dinilai sebagian anggota DPRD terlalu tergesa-gesa, sementara pemerintah daerah menegaskan bahwa desain proyek masih bersifat dinamis dan terbuka terhadap masukan.
Anggota Komisi I DPRD Sragen, Fathurrohman, menyampaikan sejumlah catatan setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gedung yang kini tak difungsikan tersebut, Senin (2/2). Ia menyoroti penganggaran Detailed Engineering Design (DED) yang muncul berturut-turut pada tahun anggaran 2025 dan 2026.
“Secara fisik, bangunan di sisi selatan, barat, dan timur masih cukup bagus dan kokoh. Kami berharap pemerintah tidak tergesa-gesa merobohkan aset ini hanya untuk dijadikan taman. Kebijakan harus berbasis kajian, bukan ambisi,” ujar Fathurrohman.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan bahwa eks gedung terpadu bukan sekadar aset fisik, melainkan bagian dari sejarah perjalanan pemerintahan Kabupaten Sragen sejak era Orde Lama hingga Reformasi.
“Eman-eman. Kita sudah minim bangunan bersejarah. Kami mendorong Bupati menggelar public hearing dengan tokoh masyarakat, akademisi, dan warga agar kebijakan ini benar-benar aspiratif,” imbuhnya.
Ia juga mempertanyakan keselarasan rencana tersebut dengan program penataan kota atau “glowingisasi” yang tengah digarap Pemkab Sragen, mulai dari kawasan lalu lintas hingga alun-alun. Menurutnya, sinkronisasi antarprogram perlu dikaji secara matang.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
