"Militerisme juga menjadi sorotan kami dan berharap agar militer tidak terlalu masuk keranah sipil dan kembali ke barak untuk pengamanan dan kondusifitas NKRI," tambahnya.
"Tidak kalah penting bagi kami, RUU Perampasan aset yang kini menjadi bola liar agar segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang agar para koruptor dapat dihukum seberat beratnya," tutupnya.
Asep mengapresisasi langkah DPRD Ngawi yang langsung memberi kepastian dalam satu minggu untuk mengirimkan berkas tuntutan para mahasiswa ke DPR RI.
Kesanggupan DPRD Ngawi ini disebut oleh Ketua DPRD Ngawi Yuwono Katiko sebagai bentuk dukungan kepada mahasiswa Ngawi yang menyampikan aspirasinya secara kritis demi keperpihakanya kepada kepentingan masyarakat.
"Kita mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh para mahasiswa dalam aksi ini, aspirasi ( tuntutan ) kebijakan nasional, kami mendukung dalam bentuk menghadirkan fraksi yang berkepentingan agar meneruskan tuntutan tersebut ke fraksi di DPR RI yang lebih berkompeten dalam menyusun kebijakan nasional," kata Yuwono usai menandatangani penerimaan berkas tuntutan dari para pendemo.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
