Nasrudin juga menyinggung insiden pada 22 September 2026 di sekitar Jalan Merak. Berdasarkan keterangan Polres Madiun Kota yang dikutip sejumlah media, massa yang disebut berasal dari kubu Muhammad Taufiq bergerak menuju Padepokan PSHT menjelang rencana Parluh. Dalam peristiwa tersebut terjadi bentrokan dengan aparat.
Menurut Nasrudin, kondisi keamanan yang terjadi sebelum agenda Parluh perlu menjadi bagian dari pertimbangan ketika membahas keputusan pemerintah dan aparat.
Nasrudin mengatakan kritik terhadap aparat merupakan hak warga negara. Namun, ia meminta kritik tersebut tidak digeneralisasi menjadi tudingan bahwa aparat tidak beradab hanya karena menjalankan pengamanan.
"Kami mendukung kepolisian menjalankan tugas secara profesional, terukur, proporsional dan sesuai hukum. Pada saat yang sama, masyarakat Madiun juga memiliki hak mendapatkan rasa aman, ketenangan dan perlindungan," ujarnya.
Ia menambahkan, penyampaian keberatan terhadap kebijakan aparat sebaiknya dilakukan melalui mekanisme hukum dan komunikasi yang tersedia.
Di sisi lain, kepolisian sebelumnya juga menyatakan pengamanan dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Dalam aksi pada 22 September, Polres Madiun Kota menyebut komunikasi antara peserta aksi dan petugas membuat kegiatan berakhir dengan tertib.
Nasrudin mengatakan hak kelompok untuk berkegiatan perlu ditempatkan berdampingan dengan hak masyarakat untuk memperoleh rasa aman.
"Masyarakat Madiun juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan rasa aman, ketenangan dan kenyamanan di kotanya sendiri," katanya.
Menurut dia, kenyamanan tidak hanya menyangkut hak sebuah kelompok untuk menjalankan agenda, tetapi juga situasi masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan.
Ia menilai persoalan tersebut semestinya tidak berkembang menjadi pertarungan narasi antara satu kelompok dengan masyarakat Madiun.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
