Sementara itu, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden beserta persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Dalam sidang tersebut, MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden berdasarkan perolehan suara terbanyak.
Dengan demikian, proses penggantian Gibran melibatkan dua lembaga negara, yakni Presiden sebagai pihak yang mengusulkan calon dan MPR sebagai lembaga yang memilih wakil presiden pengganti.
Proses tersebut tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
