SRAGEN, iNewsSragen.id – Nasib puluhan bidan honorer di lingkungan Puskesmas Kabupaten Sragen menjadi sorotan DPRD. Telah mengabdi selama 2 hingga 13 tahun, mereka mengeluhkan tidak terakomodasi dalam pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu akibat terkendala administrasi surat tugas.
Persoalan tersebut mendapat perhatian Komisi I DPRD Sragen. Selain ketidakpastian status kepegawaian, para tenaga honorer juga menghadapi persoalan kesejahteraan karena hanya menerima honor sekitar Rp700.000 hingga Rp1 juta per bulan.
Ketua Komisi I DPRD Sragen, Endro Supriyadi, menilai persoalan tenaga honorer Puskesmas tidak sekadar menyangkut sektor kesehatan, tetapi juga tata kelola kelembagaan, kepegawaian, dan regulasi daerah.
"Persoalan ini bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi persoalan kelembagaan dan regulasi. Komisi I berkoordinasi dengan Komisi IV untuk mendorong langkah konkret agar hak-hak mereka tidak terus terabaikan," ujar Endro.
Menurut dia, sejumlah bidan honorer yang masuk kategori tenaga honorer terdata (R4) belum terakomodasi dalam pengusulan PPPK Paruh Waktu. Salah satu kendala yang disampaikan adalah belum diterbitkannya surat tugas oleh kepala Puskesmas tempat mereka bekerja.
Endro juga menyoroti Peraturan Bupati (Perbup) Sragen Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non-ASN Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Regulasi tersebut dinilai belum mengakomodasi secara proporsional seluruh tenaga pelayanan langsung di Puskesmas.
Komisi I DPRD Sragen mendorong Pemkab merevisi Perbup tersebut agar bidan, perawat, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga administrasi memiliki kepastian dalam skema kepegawaian BLUD.
Bidan honorer yang tidak terakomodasi dalam seleksi PPPK Paruh Waktu juga diminta dipertimbangkan masuk dalam skema Pegawai BLUD Non-ASN Tetap.
"Jangan sampai Perbup BLUD hanya untuk jabatan tertentu, sementara bidan yang melayani pasien setiap hari justru tidak masuk. Pegawai BLUD Non-ASN yang selama ini masih berstatus kontrak tahunan harus diarahkan menjadi Pegawai Tetap BLUD dengan gaji yang diatur jelas dalam Perbup, minimal setara Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sragen," tegasnya.
Endro turut meminta agar penggajian pegawai BLUD bersumber dari pendapatan resmi, termasuk kapitasi BPJS Kesehatan dan retribusi pelayanan. Menurut dia, pengelolaan anggaran BLUD di setiap Puskesmas perlu lebih transparan agar pemberian honorarium dapat dipertanggungjawabkan dan memperhatikan beban kerja pegawai.
"Kalau Puskesmas sudah BLUD dan pendapatannya ada dari BPJS, tidak ada alasan lagi menggaji bidan Rp700 ribu. Tidak boleh ada lagi pegawai Puskesmas yang digaji di bawah UMK," katanya.
BKPSDM dan Dinkes Diminta Mendata Ulang
Selain mendorong revisi regulasi daerah, Komisi I meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Sragen melakukan pendataan ulang terhadap bidan honorer dan pegawai Puskesmas kategori R4.
Pendataan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi tenaga yang terkendala administrasi, terutama terkait penerbitan surat tugas. Endro meminta Pemkab mempertimbangkan penerbitan surat tugas susulan atau perbaikan dokumen bagi tenaga yang memenuhi persyaratan.
Langkah itu diharapkan membuka peluang bagi mereka untuk mengikuti tahapan pengusulan kepegawaian berikutnya.
"BKPSDM dan Dinkes harus menerbitkan surat tugas susulan atau perbaikan administrasi bagi mereka yang memang sudah mengabdi, lalu memasukkannya ke usulan PPPK Penuh Waktu tahap berikutnya. Jangan sampai kebijakan pusat yang sudah baik, justru gagal di Sragen hanya karena administrasi di Puskesmas tidak beres," pungkas Endro.
DPRD berharap Pemkab Sragen segera mengambil langkah penyelesaian agar tenaga kesehatan dan pegawai non-ASN yang selama ini menopang pelayanan Puskesmas memperoleh kepastian status kerja serta kesejahteraan yang lebih layak.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
