Bantuan 1.400 RTLH Total Rp 28 M Disoal

SRAGEN, iNewsSragen.id - Program bantuam 1.400  Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sragen dengan total anggaran sekitar Rp 28 miliar disoal. Pasalnya, bantuan RTLH perumah Rp 20 juta tersebut, ditengarai banyak penyimpangan dan tidak tepat sasaran. Salah satunya  indikasi mengalihkan nama penerima pada orang lain .

Pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Topan RI Agus Triyono menyampaikan perlu pengawasan pada bantuan RTLH di Sragen. Pihaknya menyampaikan ada 1.400 RTLH yang mendapat bantuan di sejumlah kecamatan. Pihaknya menyampaikan bantuan tersebut atas aspirasi dari anggota DPR RI.

Baca Juga

Program Karya Bakti TNI AD, Kodim Sukoharjo Renovasi 2 RTLH Warga Grogol

Setiap bantuan tersebut menurutnya mendapat bantuan Rp 20 juta. Hanya saja ada persyaratan tertentu. Seperti rumah harus berpondasi, sehingga ada rumah yang seharusnya mendapatkan bantuan, tapi gagal memenuhi persyaratan tersebut.

”Jika mendapatkan bantuan, rumah harus sudah punya pondasi. Untuk membuat pondasi ini swadaya, ada yang tidak mampu,” ujarnya Selasa (10/8).

Pihaknya mendapati terdapat satu RTLH yang dipindahkan di Desa Banyurip, Kecamatan Jenar. Lantaran pemilik rumah tidak mampu membuat pondasi secara swadaya. Namun penerima baru masih dalam satu desa. ”Contohnya di Banyurip Jenar, ada penerima yang tidak terealisasikan, malah dipindah namakan orang lain. Dari Bejo ke Wastiyo,” terangnya.

Baca Juga

Waduh, Mertua Perangkat Desa di Sragen Dapat RTLH Jadi Sorotan

Selain itu, pihaknya menekankan bantuan tidak boleh dibelanjakan batu belah. Lantaran pondasi bukan bagian dari item yang dibangun. Selain itu pondasi bagian dari syarat penerima. ”Kami harap bantuan RTLH ini tepat sasaran dan tepat dalam penggunaan anggarannya.

Selain itu, karena sebagian merupakan aspirasi dari DPR RI, pihaknya meminta legislator tersebut juga turun kelapangan. Untuk mengecek bantuan yang diberikan. Tidak sekedar membantu, namun tidak mengetahui kondisi di wilayah yang mendapat bantuan.

Terkait informasi tersebut, Kepala Dinas Perumahan Pemukiman, Pertanahan dan Tata Ruang (Disperkimtaru) Kabupaten Sragen Aris Wahyudi akan memeriksa informasi tersebut. Saat dihubungi, dirinya tengah berada di luar kota.

Baca Juga

Dana Sebesar Rp462 Miliar untuk Menuntaskan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Sragen

”Saya malah belum mendapatkan info itu, coba besok saya konfirmasi ke Kabid. Ini masih di Solo,” terangnya melalui pesan singkat.

Editor : Joko Piroso