Viral di Medsos Kebocoran Data, Susaningtyas Kertopati: Minta UU PDP Segera Disahkan

JAKARTA, iNews.id – Beberapa lembaga di Indonesia mengalami kebocoran data sejak awal pandemi Covid-19. Seperti data registrasi nomor seluler Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan data pemilih KPU. Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) bidang Hankam dan Siber Dr. Susaningtyas NH Kertopati meminta UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) segera disahkan. UU tersebut harus mengatur denda dan hukuman bagi Lembaga Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang mengalami kebocoran data.

Menurut Nuning Kertopati, Jadi PSE ini bukan diposisikan sebagai korban, tetapi sebagai pihak yang bertanggungjawab pada data yang mereka kelola, Senin (12/9/2022). Pengamat Militer dan Intelijen ini juga mengatakan, bahwa pembentukan Komisi PDP setara dengan KPK dan KPU. Lembaga tersebut tidak berada di bawah Kementerian seperti usul Kominfo, ujarnya.

"Ini penting melihat bagaimana dalam kasus kebocoran data registrasi nomor seluler, Kominfo tidak bisa dengan terang membuka siapa yang bertanggungjawab, pada Kominfo sendiri yang seharusnya bertanggungjawab, ini tentu bukan preseden yang baik bagi penguatan keamanan siber di tanah air," ucapnya.

Kasus kebocoran data juga viral di media sosial dengan nama hacker Bjorka. Dia menyerang Menteri Kominfo Jonny G Plate, membocorkan data Istana dan membocorkan data Denny Siregar. "Untuk berbagai kasus yang sedang viral saat ini perlu dibuat satgas khusus untuk mengejar pelaku hacking dan pembocoran data pribadi. Satgasus ini bisa dari berbagai elemen, pemerintah, akademisi, professional, pakar dan komunitas hacker tanah air," katanya.

Selain itu, dia juga mengatakan perlu dilakukan audit digital forensic ke seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat/Daerah, dan TNI/Polri. Sehingga diketahui dengan lebih detail di mana saja ancaman kebocoran data dan peretasan ini terjadi. "Evaluasi pada berbagai aplikasi dan sistem informasi yang dimiliki pemerintah, seperti diinfo Kemenkeu ada lebih dari 24.000 aplikasi dan lebih dari 2.700 database. Ini perlu segera dilakukan evaluasi sehingga bisa dibuat superapps dan satu data nasional," katanya.

 

Editor : Joko Piroso