Kasus Anggota DPRD Ngawi Jadi Tersangka Dugaan Gratifikasi, Kejari Kembangkan Penyidikan

NGAWI,iNewsSragen.id -  Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngawi masih melakukan pengembangan kasus pengadaan lahan pabrik mainan PT GFT Investment Indonesia di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Ngawi, Jawa Timur, yang menyeret anggota DPRD Ngawi inisial W jadi tersangka.

W yang berasal dari salah satu parpol besar itu, saat ini telah ditahan dengan dititipkan di Lapas Kelas IIB Ngawi, sebagai tersangka korupsi gratifikasi dan manipulasi pajak pengadaan lahan pabrik mainan tersebut.

Baca Juga

Dari Sumbawa ke Sukoharjo, Titin Herawati Resmi Jabat Kajari Gantikan Rini Triningsih

Selain itu, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di dua rumah milik W di Desa Tempuran, Kecamatan Paron, dan Desa Geneng, Kecamatan Gedeng. Dari penggeledahan itu diamankan sejumlah dokumen dan kendaraan, diantaranya 1 unit mobil Inova warna putih yang disita.

"Ya mas, ada (penyitaan mobil)," kata Kasi Intel Kejari Ngawi, Danang Yudha Prawira, saat dihubungi pada, Selasa (10/6/2025).

Menyinggung tentang kasus yang menjerat W jadi tersangka, ia menyatakan bahwa perkaranya bukan tentang suap menyuap yang dikaitkan dengan gratifikasi. "Bukan suap menyuap mas," jelasnya.

Baca Juga

Tilep Anggaran Rp400 Juta Lebih, Oknum Perangkat Desa Sanggung Resmi Ditahan Kejari Sukoharjo

Untuk potensi adanya tersangka lain diluar W, Danang menyampaikan, bahwa sampai saat ini penyidik belum melakukan langkah pemeriksaan terhadap PT GFT Investment Indonesia.

"Sementara belum, tapi tidak menutup kemungkinan dapat dipanggil sambil menunggu pengembangan," imbuhnya.

Sebelumnya, Kasi Pidsus Kejari Ngawi, Eriksa Ricardo, menyampaikan perihal mobil yang disita dari tersangka akan diperiksa untuk memastikan keterkaitannya dengan kasus yang sedang ditangani. Apabila terbukti berkaitan, maka mobil akan dijadikan barang bukti.

Baca Juga

Kejari Ngawi Bakal Seret Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Pabrik PMA

Diketahui, W jadi tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP-881/M.5.34/Fd.1/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025 dan saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari dengan surat penahanan Nomor PRIN-882/M.5.34.Fd.1/05/2025.

Editor : Joko Piroso