Mutasi Pejabat Pemkab Sragen Disorot, Isu Transaksi Jabatan Mencuat

SRAGEN, iNewsSragen.id - Isu jual beli jabatan kembali menyeruak di Sragen seiring wacana mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen. Sejumlah pejabat eselon diketahui baru saja mengikuti uji kompetensi, yang disebut-sebut sebagai bagian dari persiapan pergeseran jabatan.

Wakil Ketua DPRD Sragen, Muslim, menegaskan mutasi pejabat merupakan hal wajar jika dilakukan untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Ia meminta publik tidak berlebihan menanggapi isu yang berkembang.

Baca Juga

Baru Sehari Menjabat, Pj Sekda Pemalang Juga Turut Ditahan KPK

“Tidak ada masalah, kalau demi kinerja lebih baik, mutasi pejabat hal biasa,” ujar Muslim, Rabu (17/9).

Menurutnya, prinsip utama yang harus dipegang adalah profesionalisme. Penempatan pejabat baru mesti mengacu pada hasil uji kompetensi yang objektif, bukan kepentingan tertentu. “Mau mereka ditaruh di mana, saya tidak tahu. Selama ini kinerja ada plus minus, maka perlu ada penyegaran,” tambahnya.

Muslim menolak anggapan bahwa pejabat saat ini bekerja buruk. Ia menilai masih ada ruang perbaikan, dan mutasi merupakan salah satu jalan penyegaran organisasi. Terkait isu jual beli jabatan, ia menegaskan tidak mengetahui secara pasti. “Saya tidak tahu kalau soal jual beli jabatan. Masukan saya, dijalankan dengan profesionalisme,” katanya.

Baca Juga

OTT Bupati Pemalang Tambah Jadi 34 Orang, Termasuk Pj Sekda

Sorotan serupa juga disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Sragen, Faturohman. Ia menilai mutasi tidak mengenal kata terlambat karena bupati memiliki kewenangan penuh untuk melakukannya. “Secara normatif tidak ada kata terlambat, karena Pak Sigit (Bupati Sragen) mempunyai sistem tersendiri untuk melakukan pergeseran itu,” ucapnya.

Bahkan, ia menyebut mutasi kali ini bisa menghadirkan kejutan. “Mungkin lho ya, saya tidak tahu persis. Itu hak prerogatif bupati,” ujarnya.

Faturohman menjelaskan, uji kompetensi dilakukan untuk mengevaluasi pejabat eselon II yang sudah menjabat lebih dari dua tahun. “Kalau memang mau ada pergeseran-pergeseran, itu hak prerogatif bupati untuk melakukan,” jelasnya.

Ia berharap hasil asesmen menjadi landasan objektif bagi bupati dalam menempatkan pejabat. “Mestinya nanti akan dilihat dari ujian kompetensinya ini, melihat kapasitas, capable, dan sebagainya,” ucapnya. Meski begitu, ia menekankan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan bupati.

Menurut Faturohman, Pemkab Sragen sudah taat aturan. Rotasi dan mutasi dapat dilakukan enam bulan setelah bupati dilantik, yang jatuh pada 20 Agustus lalu. Namun ia juga mengingatkan adanya nuansa politik dalam setiap kebijakan. “Apapun, bupati jabatan politik. Ya sah-sah saja kan,” imbuhnya.

Banyak kalangan masyarakat Sragen kini menanti gebrakan mutasi tersebut, apalagi beberapa kabupaten lain sudah lebih dulu melakukan rotasi pejabat. “Dan ini ditunggu oleh banyak kalangan,” pungkas Faturohman.

Editor : Joko Piroso