Sulitnya Keluarga DTKS Desil 1 Mendapatkan Jatah Rusunawa di Kota Madiun

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Madiun, Jemakir, menyebut pemerintah tidak tinggal diam. Mewakili Pemkot dirinya akan mencari solusi terbaik.

Jemakir memastikan, koordinasi lintas instansi akan terus dilakukan agar setiap warga miskin mendapat haknya atas hunian layak.

“Kami tidak akan menutup mata. Semua data sedang kami evaluasi, terutama yang masuk kategori Desil rendah. Prinsipnya, tidak boleh ada warga Kota Madiun yang terlantar,” jelas Jemakir.

“Saat ini kami memiliki tiga rusun dengan total 174 unit, sedangkan ada lebih dari 800 kepala keluarga yang membutuhkan tempat tinggal. Jadi memang tidak semua bisa langsung tertampung,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Camat Manguharjo Kota Madiun, Lita Febriana Hapsari, yang turut hadir dalam audiensi menjelaskan, telah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, termasuk Dinas Sosial. Ia juga menawarkan beberapa solusi sementara bagi keluarga Liken.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Salah satu alternatif yang kami tawarkan adalah menyediakan hunian sementara di Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya (PRSBK), atau membantu memfasilitasi kontrakan sementara sembari menunggu proses antrian di Rusunawa,” terangnya

Langkah itu menurut Lita menjadi bentuk kepedulian pemerintah agar tidak ada warga di wilayahnya yang terabaikan dalam antrian memperoleh rusunawa.

Sebagai warga kota Madiun Nur Liken berhatap agar secepatnya mendapat kesempatan tinggal di rusunawa karena sudah tidak lagi memiliki runah karena sudah dijual.

"Sekarang memang sudah masuk antrean rusun urutan ke-25, tapi belum tahu kapan bisa pindah,” kata Liken dalam konfirmasinya.

Editor : Joko Piroso