Pemkab Sragen Kaji Layanan Sedot Tinja Terjadwal untuk Dongkrak PAD

SRAGEN, iNewsSragen.id - Pemerintah Kabupaten Sragen, tengah mengkaji transformasi sistem pengelolaan limbah domestik dari metode konvensional berbasis panggilan (on-call) menjadi sistem layanan terjadwal. Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola sanitasi di wilayah Sragen.

Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) DPU Sragen, Dwi Eko, mengatakan perubahan sistem tersebut dinilai sangat krusial. Selama ini, layanan sedot tinja masih bergantung pada permintaan warga sehingga belum berjalan efektif dan merata.

Baca Juga

Bulog-Pemkab Sragen Latih 30 UMKM Olahan Kedelai Premium

“Saat ini layanan masih on-call dan belum terjadwal. Kami sedang mengkaji skema layanan terjadwal dengan beberapa opsi, salah satunya menjajaki kerja sama dengan PDAM seperti yang sudah diterapkan di Kota Solo,” ujar Dwi Eko.

Namun, rencana tersebut masih menghadapi kendala utama pada ketersediaan infrastruktur. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ada saat ini dinilai tidak lagi memadai untuk menampung kebutuhan layanan. Selain melayani armada milik pemerintah daerah, IPLT tersebut juga menerima limbah dari tujuh jasa penyedotan swasta yang secara rutin menyetorkan retribusi pengolahan ke kas daerah.

Tak hanya kapasitas, kondisi fisik lokasi IPLT juga menjadi persoalan serius. Saat ini IPLT berada di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanggan yang posisinya berada di bawah timbunan sampah.

“Lokasi IPLT di TPA Tanggan sudah tertutup tumpukan sampah. Kondisi ini jelas menyulitkan operasional sekaligus pengembangan kapasitas ke depan,” tambahnya.

Sebagai solusi jangka menengah hingga panjang, Pemkab Sragen berencana melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan IPLT di lokasi baru. Dwi Eko menyebutkan, Kabupaten Sragen masuk kategori daerah Kelas 3, sehingga memiliki peluang besar untuk memperoleh bantuan pembangunan fisik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pekerjaan Umum.

“Peluang mendapatkan DAK pusat sangat terbuka asalkan lahan sudah siap. Idealnya, untuk menjangkau wilayah Sragen yang luas, dibutuhkan minimal tiga titik IPLT. Saat ini kita baru memiliki satu,” jelasnya.

Editor : Joko Piroso