Polarisasi Jelang Pilkades 2026 Menguat, Forkopimda Sukoharjo Waspadai Potensi Konflik

SUKOHARJO,iNewsSragen.id — Isu polarisasi masyarakat menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026 mencuat tajam dalam rapat koordinasi Kamtibmas Forkopimda Kabupaten Sukoharjo, yang digelar di ruang paripurna DPRD Sukoharjo, Senin (23/2/2026).

Dari 126 desa yang akan menggelar Pilkades, aparat mencatat mulai muncul pengelompokan dukungan terhadap bakal calon tertentu. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu gesekan sosial jika tidak dikelola sejak dini.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sukoharjo Nurjayanto, dan dihadiri Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Wakil Bupati Eko Sapto Purnomo, Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo, jajaran Forkopimda, camat, kepala OPD, serta unsur TNI-Polri.

Dalam forum itu, Kapolres Sukoharjo menyampaikan, bahwa kecenderungan polarisasi di tingkat desa harus diantisipasi agar tidak berkembang menjadi konflik horizontal.

“Persoalan kecil jangan sampai membesar menjadi isu kabupaten bahkan nasional. Karena itu safari Kamtibmas kami lakukan untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat,” tegas Anggaito.

Safari Kamtibmas sendiri merupakan tindak lanjut arahan Kapolda agar Polres aktif turun ke wilayah sebelum potensi gangguan keamanan berkembang.

Selain Pilkades, Polres Sukoharjo juga menyoroti maraknya kos-kosan campur di 12 kecamatan yang berpotensi memicu praktik asusila, balap liar di Kartasura dan Tawangsari, hingga ancaman narkoba.

Teranyar, polisi mengungkap peredaran 1 kilogram sabu dan sejumlah ekstasi.

Ia juga mengingatkan potensi gangguan Ramadan seperti perang sarung, petasan, pencurian kotak amal, hingga prostitusi online yang masih ditemukan di wilayah Baki.

Di luar isu keamanan, forum juga membahas dampak kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pedagang kantin dan PKL. Solusi pengaturan waktu berjualan saat kegiatan ekstrakurikuler didorong agar ekonomi kecil tetap bergerak.

Kemacetan di Stasiun Gawok, tumpukan sampah di jembatan yang memicu banjir, hingga kerusakan jalan akibat drainase buruk juga menjadi perhatian. Dinas PUPR telah menerjunkan sembilan tim percepatan perbaikan jelang Lebaran, terutama di Kartasura, Pojok Tawangsari dan ruas Baki–Tanjung Anom.

Sementara itu, isu opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 66 persen yang berlaku 2025 ditegaskan bukan beban baru bagi wajib pajak, melainkan penyesuaian skema bagi hasil sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022.

Editor : Joko Piroso