Hendak Mengadu Soal Pekerjaan di Proyek Pabrik Tekstil, Puluhan Warga Gagal Temui Kades Pondok

Menurut Filliks, belum ditandatanganinya dokumen hasil konsultasi publik berpotensi menghambat proses perizinan dan studi AMDAL sehingga berdampak langsung terhadap kelangsungan pekerjaan pembangunan.

Ia menegaskan persoalan tersebut tidak hanya menyangkut investasi, tetapi juga penghasilan puluhan pekerja yang menggantungkan nafkah dari proyek tersebut.

Baca Juga

Klaim Cacat Adat Penobatan PB XIV, KP Panji Ariyo Purbodiningrat Angkat Paugeran Kraton

"Saat ini pekerjaan terhenti karena ada persoalan administrasi. Kami datang ke balai desa untuk meminta kejelasan karena ini menyangkut kebutuhan keluarga kami," katanya.

Filliks mengaku mengetahui adanya dokumen berita acara konsultasi publik yang belum ditandatangani setelah mengikuti sosialisasi rencana pembangunan pabrik beberapa waktu lalu. Ia menilai kegiatan sosialisasi berjalan terbuka dan bahkan difasilitasi pemerintah desa.

Karena itu, warga mempertanyakan alasan dokumen yang dibutuhkan untuk melanjutkan tahapan perizinan hingga kini belum juga ditandatangani.

Baca Juga

Festival Literasi Sragen 2025 Diwarnai Sorotan Pembajakan Buku, Pegiat Desak Edukasi Publik

"Kalau memang dari awal ada penolakan, tentu sosialisasi tidak akan difasilitasi di balai desa. Faktanya kegiatan berjalan lancar. Kami berharap ada penyelesaian agar proses perizinan bisa segera dituntaskan dan pembangunan berlanjut," ungkapnya.

Editor: Joko Piroso