Plt Bupati Ajak Introspeksi di HUT Ke-80 Sukoharjo, Hormati Proses Hukum Etik Suryani

SUKOHARJO,iNewsSragen.id — Hari Lahir ke-80 Kabupaten Sukoharjo diperingati khidmat di tengah keprihatinan pasca-OTT KPK, Rabu (15/7/2026).

Di tengah kasus hukum yang menjerat Bupati nonaktif Etik Suryani, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo yang memimpin upacara  mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat menjadikan momentum hari jadi sebagai bahan introspeksi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.

Baca Juga

Ribuan Warga Padati Alun-alun, Guyon Waton Meriahkan Panggung Rakyat Hari Lahir ke-80 Sukoharjo

Sapto menegaskan seluruh pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Menurutnya, situasi yang dihadapi pemerintah daerah saat ini menjadi pengingat penting agar seluruh aparatur semakin memperkuat integritas dalam menjalankan amanah.

"Tentu kita prihatin dengan kondisi yang sedang dialami. Namun sekali lagi, mari kita hormati proses hukum yang berjalan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," ujarnya.

Peringatan Hari Lahir ke-80 Kabupaten Sukoharjo tahun ini mengusung tema "Sukoharjo Spektakuler" dengan tata cara menggunakan adat Jawa. Sapto menyebut tema tersebut mencerminkan tekad bersama untuk mewujudkan Sukoharjo yang maju, mandiri, dan berbudaya melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Ia juga mengingatkan pentingnya nilai-nilai Tri Dharma sebagai pedoman dalam membangun daerah, yakni melu rumangsa handarbeni, melu rumangsa hangrungkebi, dan mulat sarira hangrasa wani.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut harus tetap menjadi ruh pengabdian seluruh elemen masyarakat dan aparatur pemerintah.

"Tri Dharma ini harus tetap menjadi ruh perjuangan dan pengabdian kita semua di Kabupaten Sukoharjo," katanya.

Di tengah situasi yang menjadi sorotan publik, Sapto memastikan roda pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal. Ia mengaku telah melakukan konsolidasi internal agar seluruh organisasi perangkat daerah tetap bekerja optimal dan pelayanan publik tidak terganggu.

"Masyarakat tidak perlu khawatir. Konsolidasi dan koordinasi internal langsung kami lakukan agar roda pemerintahan serta pelayanan publik tetap berjalan optimal," tegasnya.

Selain menegaskan komitmen menjaga stabilitas pemerintahan, Sapto juga mengungkapkan bahwa Pemkab Sukoharjo telah menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD.

Ia menjelaskan, usulan anggaran tahun depan difokuskan pada tiga sektor prioritas, yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Untuk infrastruktur, pemerintah mengusulkan kenaikan anggaran lebih dari 25 persen dibandingkan tahun 2026 yang akan digunakan membangun 15 titik drainase, merehabilitasi 16 ruas jalan, meningkatkan 11 ruas jalan penghubung antardesa dan antarkecamatan, memelihara jalan serta jembatan, hingga memperbaiki sejumlah daerah irigasi.

Di bidang pendidikan, Pemkab berkomitmen melanjutkan kebijakan bantuan pembelian seragam sekolah gratis bagi siswa pada tahun 2027.

Sementara pada sektor kesehatan, pemerintah menargetkan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tetap terjaga sekaligus menambah dukungan anggaran bagi warga kurang mampu yang belum terakomodasi jaminan kesehatan akibat kendala administrasi maupun kesenjangan data.

"Kami ingin memastikan seluruh warga Sukoharjo, khususnya masyarakat kurang mampu, mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang layak tanpa terkecuali," pungkas Sapto.

Editor : Joko Piroso