Jika menggunakan Permenaker tahun 2021 dengan memilih salah satu komponen, menurutnya, nanti masih dibagi antara batas atas dengan batas bawah, ketemunya sangat kecil. diperkirakan kenaikan upah tidak mencapai 3%, sehingga daya beli buruh turun karena kenaikan upah dibawah inflasi 5%.
Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) Sukoharjo, Agustinus, saat dihubungi mengatakan, terkait rencana kenaikan UMK, pihaknya saat ini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
“Kami masih menunggu perintah dari Kementrian, dimana sebelumnya akan dikoordinasikan melalui pemerintah provinsi,” katanya
Nantinya, imbuh Agus, pihaknya akan menyelenggarakan rapat dengan Dewan Pengupahan Sukoharjo yang terdiri atas Disperinaker, serikat buruh, serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Rapat dijadwalkan pada akhir Nopember ini.
Disatu sisi, Agus memastikan UMK 2023 akan mengalami kenaikan dibandingkan 2022. Hanya saja kenaikan UMK itu masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 terkait penetapan upah berdasarkan satuan tertentu.
“Biasanya ketentuan jelas mengacu pada keputusan Permenaker 2021 itu. Dasarnya pertumbuhan ekonomi, atau mungkin inflasi. Kenaikan belum bisa diperkirakan, karena yang memiliki data inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu statistik,” pungkasnya.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
