Meski pimpinan tersebut menyatakan bahwa biaya tersebut untuk kepentingan operasional dan mengurus berkas, tapi tidak disebutkan secara rinci berkas apa dan operasional untuk hal apa saja, hal itu hanya rincian secara global. Seperti yang terlihat pada kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PKBM tersebut untuk salah satu siswa. Terlihat hanya nominal globalnya saja.
Salah satu kwitansi pembayaran oleh seorang peserta, tidak terdapat rincian biaya, hanya berbentuk global. (FOTO: iNews/ Sugiyanto)
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen, Prihantono saat dikonfirmasi mengatakan, biaya tersebut masih dalam batas wajar, tetapi secara khusus harus dijalankan sesuai aturan, siswa pun juga tidak bisa asal-asalan tiba-tiba datang ikut ujian saja.
"Kalau tarif biaya masih batas wajar. Tapi juga jangan terus semena-mena siswa masuk hanya saat tes ujian saja, kalau terbukti ada praktek menyeleweng akan langsung kami beri tindakan sanksi," tegasnya. Selasa (22/8/2023).
Prihantono juga memaparkan, bahwa pihaknya tidak pernah meminta kontribusi dalam bentuk apapun kepada pihak-pihak penyelenggara sarana pendidikan seperti PKBM, meskipun pihaknya pernah menemukan kasus adanya pencatutan nama Dinas Pendidikan meminta kontribusi.
"Kami tidak pernah meminta, apalagi menerima kontribusi dari penyedia sarana pendidikan, kami bisa pastikan itu," paparnya.
"Pernah saya dengar, ada oknum mengatakan kepada orang yang ingin nembak ijazah, diminta bayar sekian juta, katanya untuk memberi atasan, padahal itu sama sekali tidak benar," imbuhnya.
Prihantono memastikan atas maraknya dugaan penyalahgunaan wewengan yang terjadi di PKBM kedepan pihaknya akan memperketat pengawasan serta akan sering melakukan bimbingan secara rutin kepada penyelenggara PKBM.
"Kami akan melakukan pengawasan secara ketat dan sering melakukan bimbingan," pungkasnya.
Editor : Sugiyanto
Artikel Terkait
