YOGYAKARTA, iNewsSragen.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mendesak agar kasus dugaan pemerasan oleh KPK terhadap mantan Menteri Pertanian diusut tuntas. Ini adalah panggilan untuk memastikan bahwa lembaga anti-korupsi bekerja dengan integritas dan tidak terlibat dalam praktik korupsi.
Haedar Nashir mengingatkan bahwa pejabat negara seharusnya sudah menandatangani pakta integritas ketika mereka disumpah sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, dugaan pemerasan seharusnya tidak boleh terjadi di lembaga anti-rasuah seperti KPK.
Muhammadiyah diharapkan untuk berbicara dan memantau semua institusi penegak hukum, memastikan bahwa mereka bersih dan berintegritas. Ini adalah panggilan untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak terlibat dalam korupsi atau tindakan yang dapat memancing korupsi, kata Haedar usai melantik Rektor UAD di Yogyakarta, Senin (09/10/2023)..
Haedar Nashir mengingatkan bahwa pejabat negara dan penegak hukum seharusnya memiliki prosedur tetap untuk menghindari tindakan korupsi. Namun, terkadang oknum dalam aparat penegak hukum masih melakukan tindakan larangan tersebut.
Haedar Nashir menekankan pentingnya peran masyarakat dan media dalam pengawasan dan kontrol sosial terhadap institusi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dengan meningkatkan transparansi dan pengawasan, Indonesia dapat kembali pada jalur reformasi.
Pernyataan ini menyoroti pentingnya menjaga integritas lembaga-lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi serta peran masyarakat dan media dalam mengawasi tindakan mereka. Upaya bersama ini diperlukan untuk menjaga keadilan dan integritas dalam sistem hukum Indonesia.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
