SRAGEN, iNewsSragen.id - Adanya bantuan dari pemerintah pusat melalui dana aspirasi DPR RI di Sragen diduga dipotong dalam penyalurannya.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua LSM TOPAN RI Kabupaten Sragen, Agus Triyono atau biasa akrab disapa Agus LD. Selasa (9/1/2024).
Pihaknya menerangkan, beberapa bantuan yang disunat itu meliputi program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), bantuan irigasi program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), bantuan alat dan mesin pertanian (rice milling unit, combine pot, traktor, kebun bibit rakyat) dan bantuan peternakan unit pengelola pupuk organik (UPPO).
Dalam investigasinya, Agus LD mendapati pengakuan dari beberapa narasumber yang mengatakan pada bantuan BSPS penerima dimintai setoran kurang lebih Rp2 juta rupiah per rumah.
"Untuk bantuan bedah rumah program BSPS dimintai setoran kurang lebih 2 juta rupiah per rumah," ungkapnya.
"Dalam program BSPS, ditengarai ada pemanfaatan dana tukang untuk kepentingan lain yang diduga untuk disetor ke pihak pemberi aspirasi," jelas Agus LD.
Menurut Agus LD, bantuan BSPS dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) tersebut masing-masing senilai Rp17,5 juta per unit rumah. Rinciannya, sebanyak Rp15 juta ditransfer ke toko bangunan yang sudah ditunjuk kelompok penerima dan diwujudkan dalam bentuk material sesuai kebutuhan penerima bantuan. Sementara sisanya Rp2,5 juta ditransfer ke rekening penerima bantuan untuk ongkos tukang.
“Dana ongkos tukang inilah yang diduga kemudian disunat oleh oknum pemberi aspirasi,” tegas Agus LD.
Praktik lain untuk menyunat anggaran juga dilakukan dalam penyediaan material yang berkerja sama dengan toko bangunan.
"Semisal pesanan dalam nota ditulis 50 sak semen, kenyataannya yang dikirim cuma 30 sak," jelasnya.
Modus pemotongan anggaran seperti ini, sambung Agus LD, diduga sudah berlangsung sejak Tahun 2019. Pada Tahun 2020 tercatat ada 630 unit rumah penerima bantuan program BSPS di Sragen. Tahun-tahun berikutnya jumlah penerima bantuan semakin meningkat.
“Pada Tahun 2022 ini ada 30 Desa lebih penerima bantuan program BSPS di Sragen, jumlahnya mencapai Ribuan. Jadi bisa dihitung sendiri, kira-kira berapa milyar uang untuk membangun rumah tak layak warga miskin yang diduga ditilep oknum tersebut,” ujar Agus LD.
Adapun Desa-Desa penerima bantuan BSPS tersebut antara lain: Desa Banyuurip dan Mlale di Kecamatan Jenar, Desa Cepoko dan Kacangan di Kecamatan Sumberlawang, 2 Desa di Kecamatan Mondokan, Desa Kaliwedi dan Tegalrejo di Kecamatan Gondang, Desa Wonorejo di Kecamatan Kedawung, dan Desa Klandungan di Kecamatan Ngrampal.
Pemotongan Bantuan Pertanian
Praktik pemotongan bantuan aspirasi diduga juga dilakukan pada Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), bantuan alat dan mesin pertanian ( rice milling unit, combine pot, traktor, kebun bibit rakyat) dan bantuan peternakan UPPO (Unit Pengelola Pupuk Organik).
Pihak penerima bantuan diminta menyetor uang ke oknum pemberi aspirasi dengan jumlah yang berbeda-beda tergantung nilai bantuan yang diberikan.
Untuk bantuan irigasi misalnya, potongannya sebesar Rp20 juta. Sementara untuk bantuan alat pertanian dan peternakan Rp15 sampai dengan Rp25 juta per alat atau UPPO.
“Khusus untuk bantuan rice milling unit dan combine pot, potongannya cukup fantastis. Masing-masing mencapai Rp150 juta dan Rp50 juta,” katanya.
Bantuan tersebut tiap tahunnya difokuskan hanya pada kelompok tani tertentu yang bersedia memberikan setoran.
Agus LD meminta, pihak berwenang segera mengusut tuntas kasus ini.
“Jangan sampai masyarakat kecil selalu diperas dan menjadi korban keserakahan oknum yang bertindak koruptif,” tegasnya.
Mengenai masalah ini, pihaknya pun juga berencana akan melayangkan surat ke Presiden Republik Indonesia.
“Bukti-bukti kami siapkan. Kami akan layangkan surat ke Bapak Presiden, semoga ini menjadi perhatian," pungkasnya. (**)
Editor : Sugiyanto
Artikel Terkait
