Atas permasalahan tersebut, Kusumo menantang nyali walikota baru yang tak lama lagi akan dilantik, untuk mempunyai keberanian membuat terobosan kebijakan berupa keputusan mewajibkan semua sektor usaha mempekerjakan 75% dari jumlah karyawannya adalah warga Solo.
"Kami minta semua sektor usaha, baik besar maupun kecil, 75% karyawannya diambil dari warga Solo dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP). Walikota Solo yang baru harus berani melakukan itu, jangan hanya program pencitraan saja," tegasnya.
Kusumo menilai, Kota Solo yang dikenal sebagai kota budaya dengan kemajuan pesat pembangunan di bidang infrastruktur tidak akan mempunyai nilai apapun jika warganya sendiri tidak sejahtera karena hanya jadi penonton di pinggir.
"Apa gunanya pembangunan luar biasa tapi tidak dapat mensejahterakan rakyatnya, untuk apa? Solo ini gudangnya orang cerdas dan orang pintar, tetapi mereka tidak diberi kesempatan untuk dapat bekerja. Pemkot Solo selama ini belum banyak membuka ruang untuk lapangan pekerjaan," pungkasnya.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
