SUKOHARJO,iNewsSragen.id - Setelah melalui serangkaian drama aksi mimbar bebas dan doa bersama pasca putusan pailit, akhirnya sebanyak 8.475 pekerja PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk resmi harus menerima PHK dengan batas waktu selama tiga hari, Rabu-Jum'at (26-28/2/2025).
Keterangan itu didapat dari Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo, Sumarno, saat ditemui awak media pada, Kamis (27/2/2025). Ia menyampaikan bahwa setelah seluruh pekerja menandatangani surat PHK, maka operasional Sritex tutup permanen mulai, Sabtu (1/3/2025).
"Kami telah menerima surat dari tim kurator kepailitan Sritex. Surat itu berisi proses penanganan kepailitan Sritex dan tiga anak perusahaannya, yakni PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya," kata Sumarno.
Ia menjelaskan, opsi PHK diputuskan setelah tim kurator bertemu dengan manajemen Sritex dan BPJS Ketenagakerjaan. Pasca keputusan itu, maka tanggung jawab pekerja Sritex berada di tangan tim kurator dan BPJS Ketenagakerjaan.
"Para pekerja Sritex sudah diminta mengisi surat pernyataan menerima PHK. Surat itu nantinya menjadi syarat klaim pencairan jaminan hari tua (JHT) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan," bebernya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo, Sumarno.Foto:iNews/Nanang SN
Tak hanya itu, Sumarno juga menjelaskan bahwa pekerja Sritex yang terkena PHK masih mendapat perlindungan jaminan sosial berupa uang jaminan kehilangan pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan.
“Jadi para pekerja yang di PHK ini, selama belum mendapatkan pekerjaan pengganti maka akan mendapat uang tunai sebesar 60% dari UMK (Upah Minimum Kabupaten) selama enam bulan. Syaratnya yang bersangkutan harus mencari pekerjaan baru di tempat lain," terangnya.
Setelah diambil alih tim kurator, maka manajemen Sritex disebutkan sudah lepas dari tanggung jawab perihal uang pesangon. Menurutnya, uang pesangon menjadi kewenangan tim kurator untuk memutuskan dan menjelaskannya.
"Penanganan kepailitan Sritex merupakan wewenang tim kurator yang ditunjuk PN Niaga Semarang. Tim kurator saat ini tengah melakukan langkah inventarisasi aset dan melakukan verifikasi jumlah kreditur yang tercatat dalam daftar piutang tetap Sritex," ujarnya.
“Kalau JHT dan jaminan kehilangan pekerjaan dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Kami sudah mempertemukan BPJS Ketenagakerjaan dengan manajemen Sritex. Sedangkan untuk yang lain (uang pesangon) merupakan wewenang tim kurator. Mungkin nanti akan disampaikan tim kurator soal uang pesangon itu,” pungkasnya.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
