Ketua Bawaslu Sukoharjo Rochmad Basuki menyampaikan, dalam pertemuan kunjungan reses Mohammad Toha kali ini menjadi sarana untuk saling berdiskusi membicarakan permasalahan yang dihadapi Bawaslu Sukoharjo pada masa non tahapan sekaligus pasca kebijakan efisiensi.
"Tadi, memang banyak dibicarakan terkait kendala-kendala yang ada di Bawaslu Sukoharjo, terutama pada masa non tahapan. Memang ada pembicaraan terkait dengan anggaran, sarana dan prasarana, yang memang sangat dibatasi akibat efisiensi," jelasnya.
Rochmad berharap kunjungan Mohammad Toha bisa membawa dampak positif. Harapannya aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman dari Bawaslu Sukoharjo bisa menjadi bahan pembahasan saat penyusunan maupun revisi Undang-Undang tentang Pemilu maupun Pilkada.
Menyinggung tentang jumlah pegawai non ASN atau PPNPN yang belum menerima pembayaran, ia mengungkapkan dari tujuh orang yang ada masih tersisa dua orang yang honornya belum dibayarkan.
"Ada dua yang honornya untuk bulan Mei belum dibayarkan. Insya Allah permasalahan tersebut bisa segera terselesaikan. Jadi persoalan keterlambatan pembayaran honor ini tidak hanya di Sukoharjo saja. Tertundanya ini berkaitan dengan kebijakan dari Kementerian Keuangan tentang efisiensi," pungkasnya.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
