Budiyono juga menuding data BPS tidak sinkron dengan realitas di lapangan. Ia menyebut data PBB yang menunjukkan 60,3% penduduk Indonesia masih miskin, sangat kontras dengan klaim pemerintah.
“Kalau data saja sudah bermasalah, bagaimana kebijakan bisa tepat sasaran?” katanya.
Meski mengkritik keras, Budiyono mengakui ketahanan ekonomi Indonesia masih ditopang solidaritas sosial dan besarnya sektor informal yang tidak tercatat resmi.
Ia pun mendesak pemerintah menciptakan iklim investasi yang sehat dengan memangkas birokrasi, mempercepat layanan, dan memberi subsidi bunga pinjaman bagi pengusaha kecil dengan omzet di bawah Rp10 miliar.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait