Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Anggoro Sutrisno menyampaikan ketidakhadiran fraksinya bukan terkait isu PPPK, tetapi karena kegiatan internal partai di Jakarta.
"Kami sudah izin tidak hadir," ujarnya.
Dari Fraksi Golkar, Muhammad Haris Efendi menyayangkan aksi boikot tersebut. Ia menilai rancangan KUA-PPAS sebelumnya sudah disetujui pada rapat Badan Anggaran.
"Sudah disepakati untuk paripurna, tetapi di tengah jalan ada pemboikotan sepihak," katanya.
Ketua Fraksi PKB DPRD Sragen, Fathurrahman, menilai ketidakhadiran Fraksi PDIP dalam Paripurna KUA-PPAS sebagai keputusan politik yang harus dihormati. Ia menyebut rapat sebelumnya sebenarnya sudah menyepakati rancangan KUA-PPAS, tetapi boikot membuat Paripurna tidak kuorum. Menurutnya, dinamika ini bagian dari proses politik di DPRD. Terkait tuntutan kenaikan penghasilan PPPK paruh waktu, Fathurrahman menegaskan bahwa penyelesaian kini dikembalikan ke pihak eksekutif untuk memastikan adanya solusi anggaran, pungkasnya.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
