Menurutnya, jumlah petugas yang diterjunkan untuk melayani ratusan warga dinilai tidak sebanding dengan beban pelayanan di lapangan. Dari pantauan pemerintah desa, hanya terdapat dua petugas yang menangani proses distribusi bantuan.
Kondisi itu membuat antrean berjalan lambat dan memaksa pemerintah desa ikut turun tangan membantu proses teknis penyaluran. Sejumlah pengurus RT turut diterjunkan guna membantu pengaturan antrean dan administrasi warga penerima.
“Harusnya dengan kuota lebih dari 500 penerima, jumlah petugas bisa ditambah agar pelayanan lebih cepat dan selesai dalam satu hari,” katanya.
Selain persoalan teknis, pemerintah desa juga menyoroti masih adanya permasalahan data penerima bantuan. Desa menemukan sejumlah nama warga yang sudah meninggal dunia namun masih tercantum sebagai penerima aktif dalam daftar distribusi bantuan.
Di sisi lain, muncul keluhan dari sebagian warga yang merasa layak menerima bantuan namun namanya tidak masuk dalam daftar penerima resmi.
“Kami dari desa hanya menyalurkan sesuai data dan undangan yang dikirim dari Bulog. Faktanya memang ada nama warga yang sudah meninggal tetapi masih muncul dalam data penerima,” ungkap Setyanto.
Editor : Joko Piroso
Artikel Terkait
