SRAGEN, iNewsSragen.id - Pemerintah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, melantik 624 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), di Gedung Sasana Manggala Sukowati (SMS), Selasa (20/12).
Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengatakan, pemberikan surat keputusan (SK) pengangkatan ini untuk CPNS seleksi 2019 dan 2020. Setelah pengambilan sumpah ini, CPNS di Sragen sudah diangkat.
Semoga dengan ini bisa meningkatkan motivasi, memang sudah cukup lama menunggu sekitar 2 tahun. Kenapa lama? Kami harus menunggu 600 orang ini selesai diklat dulu, katanya.
Bupati menjelaskan, sebetulnya tidak ada aturan harus menunggu 600 orang sampai selesai diklat semua. Namun pihaknya memilih agar lebih kompak. Setelah selesai semua, bupati baru memutuskan untuk melakukan pengangkatan.
Di sisi lain, untuk kebutuhan ASN sebenarnya banyak yang masih perlu ditambal. Seperti tenaga teknis. Sejauh ini porsi yang cukup banyak terserap yakni sektor pendidikan dan kesehatan. Termasuk pengajuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga banyak dari kesehatan dan pendidikan. Namun formasi itu juga bergantung dari izin Kemenpan RB.
Ambil contoh di dinas pekerjaan umum (DPU) kekurangan teknik arsitektur, sipil, dan bangunan. Yang bisa menghitung suatu pekerjaan biar tidak dibohongi kontraktor. Seperti untuk pertanian juga kekurangan. Kami nggak punya sarjana pertanian yang kompeten,” ujarnya.
Dia mengaku sempat ada satu tenaga sarjana pertanian yang justru ditugaskan di kecamatan. Setelah itu, tenaga tersebut untuk segera dipindah ke Dinas Pertanian. Melihat situasi kekurangan di dinas teknis lainnya, Yuni akan mengajukan formasi pada 2023.
”Jumlah pengajuan belum bisa bicara, karena harus di-assesment dahulu. Ini juga dari sekira lebih 600 an gaji 100 persen ya terasa bagi keuangan daerah,” imbuhnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sragen Kurniawan Sukowati mengatakan, untuk PNS yang dilantik sejumlah 617 CPNS 2019. Ditambah dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) tiga orang serta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) empat orang.
Soal penempatan, mereka juga sudah bekerja di penempatan awal. Ini tinggal penyerahan SK CPNS menjadi PNS. Semua instansi tersebar di semua instansi. Tapi yang banyak dari dinas pendidikan dan kesehatan, pungkasnya.
Editor : Joko Piroso