BPN Sukoharjo Siap Turun Bareng BBWSBS dan DPUPR Tertibkan Bangunan di Sempadan Kali Jenes

Oleh karenanya terkait bukti hak berupa sertifikat yang telah diterbitkan untuk pemilik tanah yang berada di sempadan sungai, Fadhil menyatakan bukan sebuah persoalan.
"Tinggal nanti pemanfaatannya dari PU (BBWSBS-Red) agar jangan sampai melanggar fungsi sempadan. Nanti akan kami cek bersama-sama (DPUPR dan BBWSBS), kami cek bareng-bareng," ujarnya.
Lebih lanjut Fadhil mengatakan, jika tanah sempadan tersebut didalam sertifikatnya ada keterangan "konversi", artinya tanah tersebut merupakan hak milik adat.
Disisi lain, menanggapi kejadian rumah dan tanah milik warga Sukoharjo yang ambrol hingga luasnya berkurang akibat abrasi Bengawan Solo, Fadhil menyatakan, berkurangnya tanah yang terbawa arus sungai, maka juga telah menghilangkan hak warga yang memilikinya.
"Kalau tanahnya hilang berarti sudah musnah. Salah satu penghapusan hak adalah tanahnya musnah. Kalau nanti muncul di tempat lain itu statusnya akan menjadi tanah negara yang baru. Sudah beda lagi, punya orang ini sudah hilang,” tegasnya.
Editor : Joko Piroso