Heboh Santriwati Pondok Pesantren di Magetan Bawa Airsoft Gun saat MPLS

MAGETAN, iNewsSragen.id - Menurut Islah Bahrawi menggunggah sebuah foto sejumlah santriwati berkerudung dengan mengangkat senjata laras panjang dan mengenakan rompi mirip antipeluru yang beredar di media sosial.

Foto tersebut menunjukkan 6 santriwati mengenakan seragam atasan merah, bawahan rok panjang, dan kerudung warna biru di area persawahan dengan sedikit tampak bangunan masjid.

Kapolres Magetan, AKBP Muhammad Ridwan, telah mengkonfirmasi kebenaran foto tersebut. Ia menyatakan bahwa siswi tersebut berasal dari kelas 7 dan 10 di sebuah pondok pesantren di Magetan.

Polisi telah melakukan klarifikasi ke sekolah di pondok pesantren terkait foto tersebut, karena foto tersebut telah menjadi viral di media sosial dan dinilai meresahkan masyarakat, Kata Ridwan.

Keterangan lebih lanjut menyebutkan bahwa foto tersebut menunjukkan santriwati dari Ponpes Baitul Quran sedang melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS).

MPLS ini berlangsung pada tanggal 10 hingga 15 Juli 2023 dan melibatkan salah satu even organizer. Namun, penting untuk dicatat bahwa kegiatan MPLS dengan menggunakan airsoft gun tidak memiliki izin, dan pihak kepolisian mengetahuinya setelah foto tersebut menjadi viral di media sosial.

Airsoft gun adalah replika senjata api yang digunakan dalam permainan simulasi militer atau permainan tembak-menembak dengan peluru plastik. Meskipun pelurunya tidak membahayakan seperti amunisi sungguhan, tetapi penggunaan senjata ini tanpa izin atau di tempat yang tidak tepat dapat menimbulkan kekhawatiran dan potensi masalah keamanan.

Kegiatan MPLS biasanya bertujuan untuk memperkenalkan lingkungan sekolah dan membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Namun, dalam konteks tertentu, penggunaan replika senjata semacam airsoft gun dapat menyulitkan dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

Penting untuk memastikan keamanan dan izin dalam setiap kegiatan yang melibatkan senjata, bahkan jika senjata tersebut hanya replika.

Hal ini untuk menghindari potensi resiko fisik maupun psikologis serta menjaga ketenangan dan rasa aman masyarakat sekitar.

Pihak sekolah dan penyelenggara kegiatan perlu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak berwenang seperti kepolisian agar dapat berjalan dengan aman dan terkendali, pungkas Ridwan.

Editor : Joko Piroso