Belum Terima SP2HP, LAPAAN RI Pertanyakan Kinerja Kejari Sukoharjo Tangani Kasus Percada

SUKOHARJO, iNewsSragen.id - Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara (LAPAAN) RI Jawa Tengah mempertanyakan kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukoharjo dalam memproses kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) oleh BUMD PD Percada Sukoharjo.

Kasus ini, sebelumnya dilaporkan pada, 25 Agustus 2023 silam. PD Percada diduga telah melakukan pelanggaran Permendiknas No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, yaitu memperjualbelikan barang cetakan berupa kalender untuk siswa sekolah negeri SD dan SMP se- Sukoharjo.

Baca Juga

Gempar, Warga Desa Siwal Baki Temukan Mayat Pria Tanpa Identitas di Selokan

Proyek kalender sekolah yang tidak melibatkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukoharjo itu patut diduga juga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010.

BRM Kusumo Putro, selaku Ketua LAPAAN RI Jateng mengaku, hingga hampir lima bulan berjalan sejak pihaknya membuat laporan dengan menyertakan sejumlah alat bukti, Kejari Sukoharjo belum menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP).

"SP2HP itu adalah hak pelapor yang wajib diberikan oleh Kejari Sukoharjo. Kami mempertanyakan itu karena beberapa minggu lalu Kasi Intel Kejari Sukoharjo mengatakan akan mengirimkan SP2HP kepada kami," kata Kusumo, Senin (18/12/2023).

Baca Juga

Tanggap Darurat Bencana Kebakaran, BPBD Sukoharjo Gelar Simulasi Penyelamatan

Menurut Kusumo yang juga seorang advokat, seharusnya SP2HP diberikan secara berkala kepada pelapor agar mengetahui sejauh mana kinerja aparat penegak hukum dalam memproses laporan perkara yang telah merugikan masyarakat dan merugikan nama baik pemerintah tersebut.

"Selain itu, kami juga mempertanyakan kenapa ekspose belum juga dilakukan padahal sudah banyak saksi yang dipanggil, kemudian ketika kami tanyakan terkait alat bukti juga disebutkan sudah cukup," ujarnya. 

Kusumo pun mengingatkan Kejari Sukoharjo agar tegas dalam memproses perkara yang berhubungan dengan pejabat daerah. Ia menyatakan bahwa hukum harus dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu.

Baca Juga

Persempit Gerak Mafia Tanah, BPN Sukoharjo Sosialisasi Sertipikat Elektronik

"Kami sangat berharap Kejari Sukoharjo bisa menjadi contoh yang baik kepada masyarakat dalam penegakan supremasi hukum khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Kalau sudah memenuhi unsur perbuatan pidananya, segera saja dinaikkan ke penyidikan dan penetapan tersangka," tegasnya.

Terpisah, Kasi Intel Kejari Sukoharjo Galih Martino Dwi Cahyo saat dikonfirmasi terkait SP2HP dan ekspose gelar perkara dugaan tipikor PD Percada yang dilaporkan LAPAAN RI, belum dapat memberi jawaban.

Sebelumnya pada, Selasa (21/11/2023) lalu, Galih kepada wartawan menyampaikan penyelidikan dugaan kasus korupsi PD Percada Sukoharjo perihal jual beli kalender di sekolah negeri masih terus berjalan sesuai prosedur penanganan perkara yang berlaku.

Baca Juga

Siap Bertugas di Pilkada, 60 PPK Hasil Seleksi Dilantik KPU Sukoharjo

Diungkapkan, dalam penanganan laporan LAPAAN RI itu, pihaknya telah melakukan pemanggilan klarifikasi terhadap Direktur PD Percada sebanyak dua kali. Selain itu, tiga orang karyawannya juga sudah diperiksa. Total 19 saksi sudah dipanggil.

Galih dalam kesempatan itu juga menyatakan bahwa alat bukti yang dilampirkan LAPAAN RI sudah mencukupi, namun untuk lebih menyakinkan lagi maka Kejari Sukoharjo masih membutuhkan waktu.

"Terkait waktu, kami tidak bisa memastikan, namun kami upayakan secepatnya. Tunggu saja, nanti akan kami rilis," pungkasnya.

Editor : Sugiyanto