815 Relawan Tanggap Bencana Sukoharjo Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

SUKOHARJO,iNewsSragen.id - Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 815 relawan penanggulangan bencana.

"Mereka mendapatkan program perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) oleh BPJS Ketenagakerjaan," kata Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surakarta, Teguh Wiyono, Senin (24/2/2025).

Baca Juga

Tumpukan Sampah Sumbat Sungai, BPBD Sukoharjo Bergerak Lakukan Pembersihan Massal

Menurutnya, perlindungan tersebut sangat diperlukan mengingat peran relawan sangat rentan terhadap risiko pekerjaan, dimana setiap saat bertaruh dengan keselamatannya untuk menyelamatkan banyak orang.

"BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk melindungi semua masyarakat dan pekerja dengan harapan setelah terdaftar menjadi peserta mereka bisa merasa lebih aman dan nyaman dalam bekerja," ujar Teguh.

Teguh juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab Sukoharjo yang memberi jaminan perlindungan bagi relawan tanggap bencana dengan program BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam hal ini, para pemberi kerja juga harus menyadari, berdasarkan regulasi jika pekerjanya terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dan mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia maka pemberi kerja wajib memberikan pengobatan dan santunan minimal sesuai dengan ketentuan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.

"Maka pemberi kerja sudah selayaknya segera pastikan pekerjanya sudah terdaftar, karena kondisi keuangan perusahaan akan terganggu menanggung semua beban apabila terjadi kecelakaan kerja atau kematian," imbuh Teguh.

Sementara, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sukoharjo, Muliyadi menambahkan jika tenaga kerja meninggal dunia saat sedang bertugas mendapatkan santunan Rp 70 juta.

Baca Juga

Penanganan Banjir Luapan Kali Samin, BPBD Sukoharjo Pinjam Pompa Air BBWSBS

Apabila meninggal di luar tugas mendapatkan santunan Rp 42 juta. Ditambah beasiswa bagi anak-anaknya yang usia sekolah yang ditinggalkan wafat sebesar Rp 174 juta.

"Kami telah melakukan sosialisasi bersama BPBD ke seluruh kecamatan pada tahap sebelum penganggaran kepada relawan," terangnya.

"Dengan kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah, masyarakat, badan usaha dan BPJS Ketenagakerjaan, maka memastikan upaya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya pekerja pekerja formal, informal atau pekerja rentan yang terus didorong untuk menjadi peserta," pungkas Muliyadi.

Editor : Joko Piroso