Kades Geneng Klaim Sudah Penuhi Permintaan Inspektorat Soal Kasus PTSL

SRAGEN, iNewsSragen.id – Polemik pengelolaan dana program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Geneng, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, terus bergulir. Warga mempertanyakan transparansi pertanggungjawaban keuangan yang dinilai belum tuntas.

Meski Kepala Desa (Kades) Geneng, Suhirman, mengklaim telah melaksanakan seluruh rekomendasi Inspektorat, sedangkan fakta di lapangan menunjukkan sebagian besar pemohon PTSL belum merasakan pengembalian.

Program PTSL Tahun 2018 di Desa Geneng diikuti oleh 795 pemohon, dengan biaya pengurusan sebesar Rp800 ribu per bidang. Namun, pelaksanaannya sempat menjadi sorotan warga karena dugaan praktik pungutan liar (pungli). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Sragen, Kades dan panitia PTSL diwajibkan mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp341 juta kepada warga pemohon.

Upaya pengembalian dana mulai dilakukan pada Kamis (12/12/2024) lalu, namun hanya mencakup 15 warga dengan total 39 bidang tanah. Setiap bidang mendapatkan pengembalian Rp429 ribu, sehingga total dana yang dikembalikan baru mencapai Rp16.731.000. Jumlah tersebut hanya sekitar 4,9 persen dari total kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan.

Situasi ini justru memicu kecemburuan sosial di tengah warga. Suladi, salah satu warga yang mengikuti program PTSL, menyebut pengembalian dana yang tidak merata menimbulkan ketidakadilan.

"LHP jelas menyebutkan kewajiban pengembalian sebesar Rp341 juta. Tapi yang dikembalikan baru ke 15 orang. Warga lain merasa diperlakukan tidak adil. Seharusnya ada musyawarah terbuka agar semua jelas," ujar Suladi, Rabu (15/1/2024).

Editor : Joko Piroso