LAPAAN RI Menentang BPI Danantara Terlibat Penyelamatan Sritex

SUKOHARJO,iNewsSragen.id - Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara (LAPAAN) RI menentang keras wacana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dilibatkan untuk menyelamatkan Sritex. Uang yang dihimpun Danantara dari sekira 14 emiten BUMN itu harus sepenuhnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat.

"BPI Danantara itu berperan mengonsolidasikan aset-aset pemerintah. Lalu apakah Sritex itu bagian dari aset pemerintah?," kata Ketua LAPAAN RI BRM Kusumo Putro kepada awak media, Jum'at (4/4/2025)

Baca Juga

Bongkar Korupsi Percada, LAPAAN RI Apresiasi Kejari Sukoharjo Temukan Rp 10,6 Miliar Kerugian Negara

Ia menegaskan, Sritex bukan perusahaan milik negara atau BUMN, maka sudah selayaknya jika Sritex pailit yang harus dilakukan pemerintah adalah fokus membantu eks karyawan yang hingga kini hak-haknya belum 100% didapatkan.

"Negara tidak boleh pilih kasih dalam membantu kesulitan finansial yang dialami perusahaan-perusahaan di tanah air. Pabrik tekstil di Indonesia yang mengalami kesulitan tidak hanya Sritex Grup saja," tegasnya.

Kusumo yang juga seorang advokat itu menyatakan, dalam kasus ini harus ada investigasi mendalam terkait ketidakmampuan Sritex untuk membayar hutang hingga dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga (PN) Semarang.

Baca Juga

Kasus PD Percada Sukoharjo, LAPAAN RI Dorong Kejari Tetapkan Tersangka Sebelum Idul Fitri

"Apakah ada unsur kesengajaan dari manajemen dan pemilik perusahaan? Pemerintah harus jeli sebelum membuat keputusan untuk menyelamatkan Sritex. Perlu dipahami, bahwa tutupnya Sritex bukan sebuah bencana yang harus ditangisi berlarut-larut," ucapnya.

Menurut Kusumo, saat ini yang dibutuhkan adalah kebijakan negara berpihak kepada rakyat, bukan pasang badan membela kepentingan segelintir kelompok atau individu pengusaha. Negara hadir bukan untuk membantu kepentingan pengusaha, tapi membantu rakyatnya.

"Campur tangan negara melalui sejumlah pejabat seperti menteri dan wakil menteri yang turun meninjau Sritex di Sukoharjo mestinya bisa menjadi jembatan dalam merealisasikan hak - hak eks karyawan yang sudah menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pesangon dan Tunjangan Hari Raya (THR) harus segera diberikan," sambungnya.

Baca Juga

Dugaan Korupsi PD Percada Masuk Pidsus, LAPAAN RI Dorong Kejari Sukoharjo Blokir Rekening

Ia berpendapat, menunggu kurator mendapat investor baru untuk melanjutkan operasional Sritex dan menjanjikan eks karyawan dapat kembali bekerja melalui perjanjian kontrak baru, rasanya sulit terwujud. Itu hanya angin surga yang sejuk sesaat.

"Kami mendapat informasi bahwa karyawan yang kena PHK diminta menandatangani kontrak kerja baru dengan investor baru. Tapi sampai hari belum ada pernyataan resmi dari kurator tentang siapa investor baru itu. Lalu kapan para eks karyawan Sritex mulai dapat bekerja kembali?," sambungnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, Sritex tercatat memiliki utang US$1,6 miliar atau Rp25,1 triliun (kurs Rp15.735 per dolar AS) kepada 28 bank. Utang itu lebih besar dari aset perusahaan yang hanya US$653,51 juta atau sekitar Rp10,12 triliun.

Baca Juga

Alat Bukti Cukup, Perkara Dugaan Korupsi PD Percada Tunggu Ekspose Kejari Sukoharjo

"Intinya kami menentang jika Danantara dilibatkan untuk menghidupkan kembali Sritex. Alasannya sederhana, kalau Danantara gagal membuat Sritex bangkit, siapa yang harus diminta pertanggungjawabannya," pungkas Kusumo.

Diketahui, ikhwal kemungkinan BPI Danantara dilibatkan untuk menyelamatkan Sritex merupakan usulan anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin saat menerima audensi Serikat Pekerja Sritex Group di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 4 Maret 2025, lalu.

Legislator itu menilai, bahwa industri tekstil atau sandang menjadi sektor strategis yang perlu mendapat perhatian negara. Pemerintah bisa hadir membantu industri tekstil dengan skema menyuntik dana melalui BUMN atau BPI Danantara

Baca Juga

Bukti Kalender, Kejari Sukoharjo Didorong Usut Tuntas Dugaan Pungli dan Korupsi PD Percada

"Apakah mau investor swasta atau mau BUMN, apakah pakai Danantara, tapi yang pasti negara harus hadir dalam konteks industri sandang," tandasnya, seperti dikutip dari berbagai sumber.

Editor : Joko Piroso