Dapur Makan Bergizi Gratis Sragen Bermasalah, DPRD Desak Pengawasan Ketat

SRAGEN, iNewsSragen.id – Polemik mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Karangpelem, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, terus menjadi sorotan publik. Program yang semestinya memberikan dukungan gizi untuk anak-anak sekolah ini justru menuai kritik setelah menu makanan yang dibagikan dianggap tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan.

Isu tersebut mencuat setelah beberapa foto dan video porsi makanan beredar luas di media sosial. Warganet menilai sajian yang diberikan terlalu sedikit dan tidak sesuai dengan standar gizi maupun harga satuan yang ditetapkan.

Baca Juga

Makan Bergizi Gratis di SDN 2 Krikilan Sragen Diduga Basi, Komisi IV DPRD Lakukan Klarifikasi

Fakta lain yang ikut memicu perhatian publik adalah keterlibatan adik dari Kepala Desa Karangpelem, Suwarno, sebagai salah satu pengelola dapur MBG. Menanggapi hal itu, Suwarno menegaskan bahwa pengelolaan tidak dilakukan secara personal, melainkan oleh sebuah tim yang terdiri dari ahli gizi dan manajemen yang sudah ditunjuk.

“Kan dikelola oleh tim, ada ahli gizi dan sebagainya. Nilainya juga berbeda, misalnya Rp8.000 untuk PAUD dan TK, sementara kelas 3 sebesar Rp10.000. Memang sempat ada trouble, tapi sudah diperbaiki,” ujar Suwarno.

Dia juga mengklaim bahwa jumlah sekolah yang menerima layanan program tersebut cukup banyak, yakni di lima kelurahan dengan total sekitar 3.050 porsi per hari. Menurutnya, keluhan hanya muncul dari sebagian kecil pihak, sementara sekolah lainnya tidak menyampaikan komplain.

Baca Juga

DPRD Sragen: Program MBG Harus Tepat Sasaran ke Wilayah Rawan Pangan

Polemik ini akhirnya membuat Muspika Kedawung turun langsung melakukan pengecekan di dapur MBG. Camat Kedawung, Endang Widayanti, membenarkan bahwa pihaknya bersama Danramil, kepolisian, dan DPRD Sragen sudah meninjau langsung ke lokasi untuk memastikan kejelasan persoalan.

“Memang ada laporan masuk, sehingga kami lakukan croscek, klarifikasi, dan memberikan pengarahan. Pada prinsipnya, pihak pengelola sudah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya,” tegas Endang.

Menurutnya, Muspika juga meminta pengelola untuk membuat pernyataan resmi dan permohonan maaf agar kejadian serupa tidak terulang. Ia menilai, secara konsep program MBG sangat bagus, tetapi implementasinya harus sesuai dengan aturan, SOP, dan standar gizi yang telah ditetapkan.

Baca Juga

Puluhan Siswa dan Guru di Gemolong Sragen Keracunan Diduga Akibat Program Makan Bergizi Gratis

Selain Muspika, Ketua Komisi IV DPRD Sragen, Sugiyamto turut memberikan perhatian serius terhadap kasus ini. Mereka meminta agar sekolah dan guru lebih aktif dalam melakukan kontrol kualitas makanan.

“Kalau porsi makanan yang datang dirasa jauh dari indeks atau tidak layak, sekolah bisa langsung melaporkan ke dapur agar segera dipenuhi sesuai ketentuan,” ujar perwakilan DPRD.

Program MBG yang dijalankan pemerintah sebenarnya ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan generasi muda. Namun, kasus di Sragen menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, baik dari segi transparansi, pengawasan, maupun manajemen distribusi.

Baca Juga

Makan Bergizi Gratis di Blora: Siswa Minta Menu Ayam Geprek

Publik kini menunggu langkah nyata dari pengelola dapur MBG di Desa Karangpelem. Apakah perbaikan yang dijanjikan benar-benar dijalankan, ataukah polemik ini akan terus bergulir dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap program nasional yang sedang digencarkan pemerintah.

Editor : Joko Piroso