Bahaya Rokok Ilegal, Pemkab Sukoharjo Gencarkan Edukasi untuk Lindungi Masyarakat

Dari pihak Bea Cukai Surakarta, Dion Candra Wardhana menjelaskan dasar hukum Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sesuai PMK Nomor 72 Tahun 2024, serta menyoroti pentingnya cukai sebagai instrumen pengendalian konsumsi dan pengawasan peredaran barang berisiko tinggi seperti hasil tembakau.

Dion juga mengingatkan ciri-ciri rokok ilegal, di antaranya tidak berpita cukai (polos), memakai pita cukai bekas, salah personalisasi, atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai peruntukan.

Baca Juga

TMMD Sengkuyung Tahap IV 2025 Dimulai, Wabup Sukoharjo: Membantu Akselerasi Pembangunan

“Rokok ilegal bukan hanya merugikan industri legal, tapi juga berpotensi membiayai kegiatan ekonomi gelap yang berbahaya bagi negara,” tegasnya.

Pemkab Sukoharjo menegaskan bahwa DBHCHT yang diterima daerah akan dimanfaatkan untuk pembangunan, peningkatan layanan kesehatan, dan pengawasan di bidang cukai.

Melalui pendekatan edukatif yang menyasar anak muda, gerakan Gempur Rokok Ilegal diharapkan menjadi gerakan moral bersama untuk menekan peredaran rokok ilegal dan melindungi masyarakat dari dampak buruknya.

Editor : Joko Piroso