Program Koperasi Desa Merah Putih Disorot DPRD Sragen, Dinilai Tanpa Kajian Matang

SRAGEN, iNewsSragen.id - Rencana pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Sragen kembali menjadi sorotan tajam DPRD. Program yang diklaim sebagai penggerak ekonomi desa tersebut dinilai belum memiliki kesiapan fundamental, terutama terkait ketersediaan lahan, tata ruang, dan payung regulasi pendukung.

Sorotan itu mengemuka dalam audiensi antara DPRD dan para Kepala Desa (Kades) di Sragen pada Jumat (5/12). Dalam forum tersebut, dewan mendorong Bupati Sragen segera turun tangan untuk menjembatani komunikasi yang dinilai tersendat di tingkat pelaksana lapangan.

Baca Juga

Diluncurkan Presiden Prabowo, Koperasi Desa Merah Putih di Sukoharjo Belum Beroperasi

Ketua Fraksi PKB sekaligus anggota Komisi I DPRD Sragen, Fathurrohman, menilai Pemkab belum menjalankan peran strategis secara maksimal. Ia menyebut banyak desa kesulitan memenuhi syarat lahan minimal 600 meter sebagai lokasi KDMP. Bahkan, sebagian lahan yang tersedia berada di kawasan jalur hijau atau dinilai tidak layak secara ekonomi.

"Di lapangan banyak desa tidak punya lahan sesuai ketentuan. Ada yang masuk zona hijau, ada yang titiknya tidak memiliki nilai ekonomis. Ini sangat berisiko bagi keberlanjutan koperasi," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa tahap persiapan seharusnya dilakukan lebih terstruktur. "Kita dorong Bupati gercep, satset menjembatani antara Kades, TNI, dan dinas-dinas terkait," sambungnya.

Baca Juga

Presiden Prabowo Resmikan KDMP di Klaten, Ratusan Siswa SD Antusias Menyambut di Jalan

Persoalan koordinasi juga diakui oleh para Kades yang hadir. Kades Sambi, Kresna Widya Permana, mengungkapkan bahwa persoalan KDMP lebih banyak dipicu miskomunikasi antarinstansi. Menurutnya, program seolah berjalan terburu-buru tanpa dialog teknis memadai antara TNI sebagai pelaksana, Pemkab, dan Pemdes.

"Kita belum pernah diajak diskusi, tiba-tiba percepatan proyek jalan. Ini kemudian menimbulkan masalah di banyak lokasi," ujarnya.

Kresna juga menyoroti tekanan bagi Pemdes untuk menyiapkan urug lahan dan pembukaan akses tanpa dukungan anggaran yang jelas. "Kita dipaksa cepat, tapi faktanya banyak yang tidak tepat. Ada yang nabrak zona hijau, ada kewajiban anggaran urug yang belum ada posnya. Ini masalah tersendiri," keluhnya.

Baca Juga

Presiden Prabowo Dijadwalkan Resmikan KDMP di Klaten, 167 Perwakilan Sukoharjo Siap Hadir

Ia menegaskan para Kades tidak ingin menjadi pihak yang disalahkan apabila program mengalami hambatan. Para kepala desa, lanjutnya, berharap proses diperbaiki melalui koordinasi terpadu, transparansi teknis, serta kejelasan pembiayaan agar KDMP tidak hanya menjadi target percepatan, tetapi juga memiliki dasar ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Editor : Joko Piroso