UMY Himpun Aspirasi PTS DIY, Soroti KIP Kuliah hingga Dampak SPMB PTN terhadap Kampus Swasta

YOGYAKARTA, iNewsSragen.id – UMY menggelar FGD Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati, Senin (6/7/2026). Forum yang berlangsung di Ruang Sidang Komisi, Gedung AR Fachruddin A Lantai 5 UMY itu menjadi wadah penyampaian aspirasi berbagai perguruan tinggi swasta (PTS) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait tantangan yang dihadapi dunia pendidikan tinggi.

FGD diikuti pimpinan dan perwakilan sejumlah PTS, di antaranya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Universitas Janabadra, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma (USD), serta para dekan di lingkungan UMY.

Baca Juga

PP Baru Berlaku 1 Agustus, Tarif Naturalisasi WNA Naik 50 Persen, Ini Analisis Pakar UMY

Berbagai isu strategis mengemuka dalam diskusi, mulai dari penurunan jumlah mahasiswa baru, skema pembiayaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), hingga regulasi penerimaan mahasiswa baru yang dinilai berdampak terhadap keberlangsungan perguruan tinggi swasta.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UMY, Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag., mengatakan forum tersebut digelar untuk mengonsolidasikan berbagai persoalan yang dihadapi PTS agar dapat disampaikan langsung kepada pembuat kebijakan.

"UMY menginisiasi forum ini karena banyak perguruan tinggi swasta menghadapi persoalan yang sama. Kami ingin pemerintah mengetahui kondisi riil yang dihadapi kampus swasta," ujarnya.

Baca Juga

WMO Prediksi 2026–2030 Jadi Tahun-Tahun Terpanas, Akademisi UMY Ingatkan Ancaman Krisis Air

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah kewajiban memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU), termasuk mendorong penerimaan mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut Zuly, kebijakan tersebut belum diimbangi dengan dukungan pendanaan yang memadai.

Ia menjelaskan, perguruan tinggi swasta didorong menerima mahasiswa dari wilayah 3T sebagai bagian dari indikator kinerja, namun pembiayaannya harus ditanggung kampus apabila tidak disertai bantuan pemerintah.

Selain itu, UMY juga menyoroti skema pembiayaan KIP Kuliah yang dinilai belum mampu menutup biaya pendidikan di sebagian besar perguruan tinggi swasta.

Baca Juga

Tembus Peringkat Dunia QS WUR 2027, UMY Perkuat Kolaborasi Riset Internasional

Menurut Zuly, besaran bantuan KIP Kuliah sekitar Rp4,5 juta per mahasiswa masih berada di bawah rata-rata biaya pendidikan di UMY.

"Selisih biaya harus ditanggung kampus karena mahasiswa penerima KIP Kuliah tidak diperbolehkan dikenai pungutan tambahan. Ini menjadi beban yang cukup berat bagi perguruan tinggi swasta," katanya.

Ia berharap aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan pendidikan tinggi yang lebih berkeadilan bagi PTS.

Baca Juga

Viral Video Anggota Intel Polda DIY Diamankan Mahasiswa UMY, Polisi: Cuma Salah Paham Aja

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati, mengakui berbagai persoalan yang disampaikan pengelola PTS telah menjadi perhatian DPR. Menurutnya, Komisi X telah menyampaikan sejumlah masukan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Esti menjelaskan, Komisi X DPR RI juga telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengumpulkan fakta dan data terkait berbagai persoalan yang dihadapi perguruan tinggi swasta, termasuk pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).

"Semoga ini menjadi bahan evaluasi bagi Kemendiktisaintek, khususnya terkait sistem penerimaan mahasiswa baru agar perguruan tinggi swasta memiliki ruang dan waktu yang lebih memadai dalam menjaring mahasiswa," ujarnya.

Baca Juga

Dari Kampus Tanpa Prodi Musik, SSPO UMY Tumbuhkan Orkestra Mahasiswa Berkelas Nasional

Menurut Esti, pelaksanaan penerimaan mahasiswa mandiri di perguruan tinggi negeri yang berlangsung dalam waktu cukup panjang membuat banyak PTS harus menunggu hingga proses tersebut selesai sebelum dapat mengoptimalkan penerimaan mahasiswa baru.

Ia berharap evaluasi terhadap mekanisme SPMB dapat menciptakan sistem yang lebih proporsional sehingga perguruan tinggi negeri dan swasta memiliki kesempatan yang seimbang dalam memperoleh calon mahasiswa.

Forum tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat komunikasi antara perguruan tinggi swasta, DPR RI, dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan kampus swasta di Indonesia.

Editor : Joko Piroso