Pernah Terganjal Calon Tunggal, Harjanto Kritik Pemerintahan Era Etik: Saya Alami Diskriminasi

SUKOHARJO,iNewsSragen.id – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Bupati Sukoharjo nonaktif, Etik Suryani, memunculkan berbagai respons dari masyarakat.

Salah satunya datang dari tokoh masyarakat sekaligus pengusaha dan pegiat seni budaya Sukoharjo, Harjanto. Ia mengaku pernah mengalami perlakuan diskriminatif pada masa pemerintahan Etik Suryani.

Baca Juga

LAPAAN RI Soroti OTT KPK Bupati Sukoharjo, Sebut Buruknya Kualitas Pemimpin Jadi Akar Korupsi

Harjanto merupakan salah satu tokoh yang sempat mengikuti bursa kontestasi Pilkada Sukoharjo 2024. Namun langkah politiknya terhenti di tengah proses pencalonan sehingga Pilkada Sukoharjo akhirnya hanya diikuti pasangan calon tunggal Etik Suryani-Eko Sapto Purnomo melawan kotak kosong.

Ia mengaku prihatin atas kasus hukum yang menimpa Etik Suryani. Menurutnya, dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang kini ditangani KPK menjadi pukulan bagi kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.

Meski demikian, ia menegaskan pelayanan publik di tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten tidak boleh terganggu akibat proses hukum tersebut.

Baca Juga

KPK Lakukan OTT di Pekalongan, Bupati Fadia Arafiq Diamankan untuk Pemeriksaan

"Saya prihatin, tetapi pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan normal. Jangan sampai masyarakat menjadi korban," ujarnya saat ditemui, Sabtu (18/7/2026).

Harjanto menilai persoalan yang terjadi tidak lepas dari kondisi politik Sukoharjo yang dinilai kurang kompetitif selama bertahun-tahun. Ia menyoroti munculnya calon tunggal pada Pilkada 2024 sebagai indikator menyempitnya ruang demokrasi.

"Kita seperti dikangkangi oleh kekuatan segelintir kelompok atau faksi tertentu selama hampir 20 tahun. Ketika ruang kompetisi ditutup dan memunculkan calon tunggal, di situlah fungsi check and balance mati. Kondisi ini sangat tidak sehat bagi demokrasi dan kemajuan daerah," tegas Harjanto.

Baca Juga

OTT KPK di Ponorogo: Bupati Sugiri Sancoko Diamankan, Publik Terkejut

Ia juga mengkritik tingginya biaya politik dalam sistem yang dianggapnya monopolistik. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mendorong praktik korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan setelah seseorang berhasil menduduki jabatan publik.

"Publik dan bahkan penegak hukum sebenarnya sudah bisa memprediksi bahwa model kepemimpinan dinasti seperti ini hanya tinggal menunggu waktu untuk tersandung masalah hukum," tegasnya.

Harjanto mengungkapkan dirinya pernah merasakan langsung dampak dari situasi politik tersebut. Sebagai pegiat seni budaya, ia mengaku mengalami perlakuan diskriminatif hingga masuk daftar hitam karena kerap menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Baca Juga

KPK OTT Bupati Meranti, Sita Barbuk Uang Miliaran Rupiah

Di sisi lain, ia menilai lembaga legislatif belum mampu menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap berbagai keluhan masyarakat.

Menurut Harjanto, proses hukum yang kini berjalan harus menjadi momentum pembenahan tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat demokrasi di Sukoharjo. Ia mengajak masyarakat lebih berani menyampaikan aspirasi dan mengawal jalannya pemerintahan agar tidak didominasi oleh kelompok tertentu.

"Sebagai putera daerah yang lahir, besar, menemukan cinta, dan Insya Allah akan mati di sini, hati saya tergerak. Harus ada yang berani memulai untuk bersuara. Kita membutuhkan gerakan civil society yang cerdas untuk memutus ketergantungan dari dominasi kelompok yang itu-itu saja, demi mewujudkan Sukoharjo Baru yang lebih bersih, adil, dan bermartabat," pungkasnya.

Baca Juga

KPK Tangkap Wakil Ketua DPRD Jatim

Seperti diketahui, Etik Suryani merupakan istri Wardoyo Wijaya, mantan bupati dua periode. Setelah Wardoyo tidak dapat maju mencalonkan lagi, kepemimpinannya dilanjutkan oleh Etik yang akhirnya terjaring OTT KPK di periode kedua masa jabatannya.

Editor : Joko Piroso